Pengangkatan Wabup Asep Kurnia : Bupati Harus Patuhi UU



Kota,  Korsum
Saat ini, warga Sumedang masih teka-teki soal calon wakil bupati yang bakal diusulkan Bupati Eka Setiawan. Namun menurut pandangan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumedang, Asep Kurnia, meskipun tidak ada sangsi tegas jika bupati tidak mengusulkan wakilnya, tapi sebaiknya bupati itu harus patuhi Undang-Undang (UU).
“Yang dimaksud dalam UU nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah itu adalah kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Saat ini, kepala daerah (bupati) sudah ada dan menurut UU itu harus dibantu oleh wakil kepala daerah,” kata Ketua KPU Asep Kurnia diruang kerjanya, Jumat (22/7).
Disebutkan, apabila wakil kepala daerah menenpati posisi kepala daerah karena kepala daerahnya tidak bisa melanjutkan tugasnya dengan alasan baik meninggal atau diberhentikan. Maka wakil kepala daerah naik menjadi kepala daerah dan kemudian kekosongan wakil kepala daerah itu harus diisi lagi dengan mengajukan dua nama kepada DPRD oleh kepala daerah  dari partai pengusung untuk dipilih salah satu oleh DPRD.
Ditanya wartawan. apakah saat ini penting atau tidak wakil kepala daerah itu?. Asep mengatakan, soal penting atau tidak, harus dilihat bahasa UU-nya. Karena pasal demi pasal di UU itu, sudah pasti memperhitungan azas kepastian hukum,  efeksipitas dan efisiensi.
“Untuk daerah di kabupaten dan kota seluruh Indonesia,  pasti ada kepala daerah dan wakilnya, sesuai di  UU itu. Secara yuridis formal bahwa kepala daerah harus dibantu wakilnya. Maka jelas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah itu yang paling utama adalah pelaksaan dari regulasi, sehingga harus diiukti peraturan,” tandasnya.
Bukan soal penting atau tidak, lanjutnya lagi, tapi aturan itu harus menjadi dasar, dimana aturan itu menyebutkan harus ada wakil kepala daerah, maka sudah disebut penting keberadaan wakil itu berdasarkan perintah  UU tersebut, karena daerah itu harus dipimpin oleh kepala daerah dan wakilnya dalam satu kesatuan.
Misalnya, bupati itu dalam sisa waktu sekitar dua tahun lagi tidak mengusulkan wakil.  UU menurut Asep, tidak memberikan sangsi tegas, akan tetapi, bupati itu tidak melaksanakan perintah UU itu. Sebab, bupati mengusulkan wakil itu merupakan bagian dari pelaksaan perintah UU.
“Jika dilihat uraiannya, bahwa wakil itu diusulkan bupati ke DPRD berdasarkan usulan partai pengusung disaat Pilkada lalu, yakni partai Demokrat dan PPP, UU-nya seperti itu. Maka patuhi UU yang ada, sehingga ornament pemerintahan daerah satu persatu tuntas, karena kemarin Sumedang tidak punya bupati dan saat in sudahi ada, sehingga bupati itu harus kembali mengusulkan wakilnya,” katanya.**[yf saefudin]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar