SDN Gunungsari Butuh Perhatian Pemkab



Sumut, Korsum
Saat ini kondisi dua loal kelas SDN Gunungsari di Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara, dimana plafonnya sudah bolong-bolong dan rangka kayu atapnya sudah lapuk. Bahkan ada yang diseundak dengan kayu supaya tidak ambruk. Begitu pun kusen jendelanya sudah pada keropos.
Menurut Kepala Sekolah SDN Gunungsari, Yani Mulyani, pihaknya sudah berkali-kali mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan mohon dilakukan perbaikan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung.
“Tapi sampai sekarang belum juga ada realisasinya. Padahal sejak tahun 2013 kami sudah ajukan ke Dinas Pendidikan,” katanya, Rabu (20/7) di ruang kerjanya.
Bukan hanya itu saja, tutur Yani, bagian wuwungnya pun sudah keropos sehingga beberapa genting maruragan karena kayu rengnya lapuk sehingga bila turun hujan, nyurulung bocor ke dalam kelas. Selain itu, lanjutnya, SDN Gunungsari ini belum memiliki Ruang Kepala Sekolah dan Perpustakaan. Saat ini ruang Kepala Sekolah masih bersatu dengan ruang Guru. Begitu pula dengan WC yang hanya ada dua, untuk guru dan siswa.
“Kami mohon perhatian Pemkab Sumedang untuk memberikan bantuan rehab supaya guru dan peserta didik kami nyaman dan tenang dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas,” tuturnya. Ditempat terpisah Anggota Komisi C DPRD Sumedang, Willy Jordan Sumardi mengatakan, sejak tahun 2014 anggaran untuk rehab berat dan sedang sudah distop dan dialihkan untuk alat penunjang sehingga Dinas Pendidikan pun sempat mengeluhkan hal itu ke DPRD. Sebetulnya tidak semuanya keadaan SD di Kabupaten Sumedang sudah menjadi baik, malah kami akan mempertanyakan ke kepala sekolah, pernah tidak mendapatkan Bantuan rehab terakhir itu tahun berapa, supaya kita bisa mengakulasikannya sehingga alokatif masa pengajuan distop.
“Hanya satu celah yang bisa membantu support fisik tersebut, yaitu dari APBD
Sumedang. Hanya saja dari sisi dimensial riil kondisi keadaan tidak ada masuk ajuan proposal ke kita melalui Dinas. Minimal setelah ada laporan, kalau itu memungkinkan tahun 2017 bisa dilakukan,” jelasnya,
Menurut anggota Komisi C lainnya, Deden Doni, perlu ditanyakan ke UPTD Disdik, apakah mereka punya data berapa kelas yang layak dibantu dengan kategori rusak berat atau rusak sedang. “Ketika program untuk sarana tahun 2014 yang paling akhir, kadang-kadang,di Disdik bukan sekolah prioritas. Sakola nu wawuh we nu deukeut wungkul nu meunang bantuan teh. Bagian sarana prasarana tidak digunakan malah membuat lagi tim di luar itu. Makanya karena tidak ada data, dianggaplah sarana sudah selesai,” katanya.
Masih anggota Komisi C, Willy Jordan menambahkan, kalau saja ada komunikasi antara pihak sekolah dengan Komisi C, maka ia bisa mengawal dalam pembahasan APBD atau lainnya. “Dengan adanya kondisi riil dilapangan seperti ini, tentu akan kita tidaklanjuti dan kedepannya kita bisa memberikan solusi,” ujarnya.
Sekretaris Komisi C, Dadang Rohmawan menambahkan, di tahun 2007 ada dua alokasi anggaran, yaitu melalui APBD Kabupaten dengan total nilai Rp 65 juta yang dikerjakan oleh pihak ketiga, dan melalui swakelola dengan nilai Rp 100 juta. Kalau jumlah hitung-hitungan sitematika kan jelas, berapa jumlah sekolah yang rusak berat, sedang, dan ringan termasuk keberpihakan undang-undang tentang Sisdiknas yang totalnya 20% dari APBN. Sementara, APBD Sumedang sudah 43% untuk pendidikan tapi muaranya tetap di Musrenbang.
Nah, kalau sekolah pernah ikut Musrenbang, sedikit besarnya pasti nomenklatur dan kondisi riil akan tersampaikan. Sebab,  setiap musrenbang itu narasumbernya anggota dapil yang ada di tiap daerah dan pelaksana serta panitia itu dengan adanya FDM akan mengundang seluruhstakeholder termasuk di dalamnya UPTD dan UPTB.
“Apabila itu sudah masuk musrenbang dan RKPD, maka DPRD tidak akan sulit dari sisi penganggaran. Karena ulah wani-wani ngaluarkeun anu euweuh dina RKPD. Tapi harus mengikuti prosedur,” tandasnya.
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Eem Hendrawan mengatakan hal yang sama, setiap ajuan proposal harus masuk dalam RKPD sehingga nanti bisa teranggarkan dalam APBD.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar