Tahun 2017 Tidak Akan Ada Lagi SKPD Kantor


Kota, Korsum
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, nantinya tidak akan ada lagi SKPD setingkat kantor di kabupaten, melainkan menjadi Dinas ataupun Badan. Sesuai ketentuan, PP ini harus sudah diberlakukan maksimal 6 bulan sejak diundangkan pada Juni 2014 lalu.
“Maka, maksimal awal 2017 nanti SOTK baru harus sudah diberlakukan,” kata Kabag Organisasi melalui Kasubag Kelembagaan, Cecep Supriatna, Jumat (22/7) di ruangan kerjanya.
Hasil validasi dan pemetaan sudah masuk ke pemerintah provinsi pada Rabu (20/7) kemarin untuk dikaji tentang perangkat daerah apa saja yang akan ada di Kabupaten Sumedang, dan selanjutnya diserahkan ke Kemendagri untuk divalidasi ulang lalu ditetapkan menjadi urusan perkabupaten masing-masing.
“Sehingga akan terlihat urusan mana sajakah nanti? Skornya berapa? lalu tipologinya apa? Misalnya, urusan pendidikan dimana skornya diatas 800, tipologinya dinas  tipe A. Jadi penentuan tipe Dinas disesuaikan dengan pon masing-masing yang pengisiannya dilakukan saat validasi, yaitu untuk Dinas tipe A memiliki poin diatas 800, tipe B antara 600-800, tipe C antara 400-600, bidang 300-400 dan kasubid kurang dari 300,” terangnya.
Dikatakan, penentuan dasar itu akan dijadikan sebagai dasar penyusunan. Tapi sebetulnya istilah kantor itu hanya di Pemkab saja, sedangkan di PP itu tidak berbicara lagi istilah kantor. “Jadi bukan berarti kantor menghilang, melainkan hanya istialah sajah yang di ubah menjadi Dinas Tipe C dengan susunan strukturnya terdiri dari dua bidang dan 1 sekertariat. Eselonisasinya sama dengan Dinas, yaitu eselon II setingkat Kepala Dinas, hanya saja garis strukturnya yang berbeda,” katanya.
      Lebih lanjut dikatakan, struktur Dinas Tipe A memiliki 4 bidang, Dinas Tipe B memiliki 3 bidang, dan Dinas Tipe C memiliki dua bidang. Jadi beban kerjanya lebih ditentukan banyaknya bidang sehingga masalah anggaran dan sebagainya pun menyesuaikan dengan kebutuhan.
“Tinggal menunggu keputusan dari pusat tapi kita juga sudah mempunyai hasil pemetaan. Bahkan kita sudahmembuat konsep Raperdanya. Dan kita harapkan Perdanya harus bisa selesai akhir tahun 2016 dan mulai tanggal 1 Januari 2017, SOTK baru sesuai PP harus sudah berjalan,” katanya lagi. 
Dan validasi yang dilakukan Senin kemarin merupakan validasi terakhir yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi, maka untuk SKPD yang terlewat harap mengurusnya sendiri ke Provinsi. Namun begitu bagi SKPD Dinas tidak sembarangan dalam mengisi kolom dengan memberikan poin yang besar untuk indikator penilaian, karena poin yang dicantumkan harus didukung dengan bukti.
“Bisa saja SKPD mengisi poin yang besar agar masuk Dina stipe A, namun bila tidak didukung bukti tak mustahil nilainya akan berubah menjadi kecil dan tak masuk Dinas Tipe A,” pungasnya.**[Hendra/Sony Gralifa]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar