Agustus, Bupati Bakal Gelar Rotasi Pejabat


Kota, Korsum
Sehari setelah dilantik, Bupati Sumedang H. Eka Setiawan memastikan akan melakukan reformasi birokrasi, utamanya terhadap staffing. Mengevaluasi para stafnya agar segera dapat mengimplementasikan program-program pembangunannya.
Menurutnya, evaluasi internal atau rotasi mutasi pejabat di lingkungan Pemkab perlu segera dilakukan secara tepat dan tidak terbatas pada eselon II, pejabat yang dinilai kurang berprestasi di eselon III dan IV, pun bakal digeser agar program percepatan pembangunan di Kabupaten Sumedang segera terwujud.
Ketika disinggung ada beberapa pejabat di lingkungan Pemkab menempati posisi yang tidak sesuai dengan kompetisinya dan bahkan ada pejabat yang menduduki satu jabatan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun, Bupati mengatakan, itu yang akan dievaluasi.
 “Kita ingin ada perbaikan di jajaran birokrasi, agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi. Tidak ada unsur politik ataupun kedekatan, ini murni karena kebutuhan. Saya menginginkan teamwork yang solid dan berpandangan sama untuk memajukan Sumedang. Sebab, saya bertekad melanjutkan program-program lainnya, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pariwisata. Insyaallah, sebelum Agustus sudah ada kepastian perubahan birokrasi,” tuturnya, Rabu (13/7) lalu di Gedung Negara.
Di tempat terpisah Politisi Partai Hanura, Zulkifli M. Ridwan sependapat dengan bupati. Ia mengatakan, kalau memang di satu SKPD ada yang tidak betul, ya ganti saja dengan orang yang memang yang berkompeten. “Terutama, bagi yang sudah di atas 5 tahun menempati jabatannya, itu harus segera diganti sesuai dengan UU ASN,” ujarnya.
Namun Ketua Fraksi PKS, Ermi Triaji berpandangan lain. Sebaiknya bupati jangan dulu mengeluarkan statemen yang meresahkan karena justru nanti bakal mengganggu kinerja aparatnya. Lakukan dulu konsolidasi secara efektif ke dalam untuk penguatan struktur birokrasi sebagai penopang utama proses pembangunan di Kabupaten Sumedang agar semakin kuat dan profesional sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan unjuk kinerja yang dimiliki.
“Setelah terbentuk birokrasi yang kuat dan solid, hasil akhir yang diharapkan adalah kinerja pelayanan kepada masyarakat yang juga meningkat. Pemerintah harus memberikan kepuasan yang optimal kepada masyarakat di berbagai sektor pembangunan,” ujarnya.
Jika bupati mampu merangkul seluruh birokrat, kata Ermi, tubuh pemda akan menjadi lebih kuat, solid dan kondusif. Bupati harus tetap humble dan mampu memotivasi birokrat, apalagi Eka Setiawan menjadi bupati tidak melalui jalur Pilkada.
“Bupati juga harus menjalin komunikasi politik yang harmonis dengan DPRD dan Parpol, yudikatif serta lembaga ataupun elemen masyarakat lainnya. Penting juga melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan isu-isu strategis seperti persoalan sosial dampak Jatigede serta proyek-proyek yang mangkrak seperti bendung rengrang dan tol Cisumdawu,” lanjutnya seraya menyebutkan agar Eka tetap menjaga komunikasi dengan mantan Bupati Ade Irawan yang waktu itu menunjuk dirinya menjadi wakil bupati.
Sementara Ketua DPRD Sumedang, Irwansyah Putra mengharapkan, ada konsolidasi yang erat antara bupati dan DPRD untuk mengakselerasi seluruh rencana pembangunan dalam berbagai hal. Agenda pemerintahan yang menjadi kewenangan DPRD juga membutuhkan keberadaan bupati secara definitif.

“Sebelumnya, kekosongan bupati menjadi sedikit penghalang dalam melaksanakan agenda kerja DPRD. Tapi sekarang, diharapkan seluruh agenda pemerintahan akan berjalan sesuai waktunya seperti pembahasan anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2016 dan APBD Tahun 2017,” ujar Irwansyah.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar