Alasan Peningkatan Kinerja, Bupati Lantik 9 JPT

Kota, Korsum
Alasan untuk peningkatan kinerja organisasi pemerintahan daerah, akhirnya Bupati melantik sembilan pejabat eselon IIb sesuai Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 821.2/Kep.117/BKPP/2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jumat (19/8) di Gedung Negara.
Kesembilan pejabat yang dilantik dengan jabatan baru tersebut masing-masing, Dr. Iwa Kuswaeri, MM yang semula sebagai Kepala Dinsosnakertrans sekarang menduduki jabatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, drg. Agus Seksarsyah Rasjidi, M.Kes semula Kepala Dinas Kesehatan dialihtugaskan menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Drs. Sonson M. Nurikhsan, M.Si semula Staf ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sementara Dinas Kesehatan sekarang dipimpin oleh Retno Ernawati, S.Sos.,MM yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Drs. Surrys Sulaksana Putra, M.Si menduduki Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dr. Dadi Mulyadi semula Kepala BKPP menjadi Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. Eem Hendrawan, MM.Pd menjadi Kepala Dinas ESDM dan pertanahan, Drs. Endi Ruslan sekarang memimpin Kepala BKPP serta Tedi Mulyono, SH.,M.Si sebelumnya Kepala Dinas Hubkominfo dialihtugaskan menjadi Kepala BPMPD KBPP.
“Mudaha-mudahan dengan tim yang baru tahap pertama ini bisa memberikan suasana baru di dinas-dinas yang baru dilantik tadi,” ujar Bupati H. Eka Setiawan ketika ditemui usai acara pelantikan.
Alasan melakukan mutasi rotasi sebelum Raperda SOTK baru disyahkan, Bupati menyebutkan, tidak ada masalah. Saat ini SOTK baru sedang berjalan dan masih dalam pembahasan di DPRD Sumedang.
Bupati pun mengungkapkan, sebelumnya ia mengusulkan 18 pejabat eselon IIb tapi setelah di cek oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), yang diperbolehkan itu hanya 11 pejabat. “Ke sebelas pejabat ini saya serahkan ke Panitia Seleksi (Pansel) dan hasilnya baru sembilan pejabat ini yang sudah dapat dialihtugaskan untuk selanjutnya dilantik pada hari ini. Jadi, prosesnya cukup panjang dan tidak ujug-ujug memilih yang sembilan orang ini,” ungkapnya.
Terkait alasan ke sembilan orang pejabat ini yang dinilai memenuhi syarat, Bupati menyebutkan, hasil dari seleksi yang dilakukan oleh Pansel dan dari pelaksanaan tugas sehari-harinya. Masalah pendidikan masalah strategis dan masalah kesehatan juga masalah strategis. “Kita ingin ada perubahan yang cepat. Karena ketika misalnya ada persoalan di kepala sekolah, harus segera diselesaikan,” tandasnya.
Berkaitan dengan akan adanya pemecahan SKPD dalam Raperda SOTK nanti, lanjutnya, induknya hampir sama tapi akan dilihat dulu kinerjanya. Jika dalam perjalanannya selama lima bulan ini bagus, tidak menutup kemungkinan bisa didefinitifkan disitu atau ada jabatan lain. “Kalau dia semangat kerjanya dan menghasilkan sesuatu yang bagus, punya kreatifitas, ya kenapa tidak. Tapi kalau kerjanya biasa saja tidak punya kreatifitas, yah gimana atuh,” kata Bupati.
Disinggung tidak adanya pengisian kekosongan pimpinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lantaran Kepala Dinasnya sedang terlilit masalah hukum, Bupati mengatakan, ada surat edaran dari Mendagri sebagai tindak lanjut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa jabatan yang kosong tidak boleh diisi pada saat akan melaksanakan SOTK baru.
“Ada ketentuan dari Kemendagri untuk jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus ada rekomendasi dari Mendagri. Tadinya saya maunya sekaligus tapi nanti prosesnya lama dan saya ditagih oleh teman-teman media janji sebulan. Lama juga kan makin tidak bagus,” ujarnya.
Karena pelayanan masyarakat harus tetap berjalan, Bupati sudah memutuskan akan mengangkat pelaksana harian (Plh). “Saya sudah konsultasi dengan Pak Dirjen dan mendapat petunjuk agar mengangkat Plh dulu sambil menunggu pejabat definitif. Saya sudah menunjuk salah satu Asisten dan sekarang sedang dalam proses administrasi. Mudah-mudahan Senin (21/8) sudah selesai supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu atau terhambat,” pungkasnya.
Pengangkatan Kadinkes Dipertanyakan
Pengalihtugasan Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Retno Ernawati, S.Sos.,MM menjadi Kepala Dinas Kesehatan yang dilakukan oleh Bupati menuai pertanyaan dari berbagai kalangan.

Pasalnya, dalam Permenkes No. 971 Tahun 2009 pada Pasal 19 Ayat (1) menyatakan, Kepala dan Sekretaris Dinas Kesehatan harus berlatar belakang pendidikan Sarjana Kesehatan dengan pendidikan Sarjana Strata 2 di bidang Kesehatan Masyarakat.
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar