Disdikbud Sumedang Dinilai Belum Bisa Tertibkan LKS

Kota, Korsum
Praktek jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah-sekolah masih terjadi, meski hal tersebut sudah ada larangan dari Dnas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sumedang.
Menurut S (55), salah seorang orangtua siswa yang merasa keberatan dengan adanya LKS di sekolah, menyebutkan, dirinya merasa keberatan dengan pembelian LKS seharga 65 ribu satu paket. “Saya menganggap Disdikbud belum dapat berbuat banyak untuk menertibkan LKS disekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang,” kata Sumber korsum dari internal orangtua siswa yang namanya minta diinisialkan, Jumat (19/8), di tempat aktifitasnya.
Dikatakannya, seharusnya para guru di sekolah lebih kreatif lagi menggali sumber-sumber keilmuan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah masing-masing.Kebanyakan sekolah sudah mempunyai fasilitas yang dapat menunjang khasanah keilmuan seperti adanya perpustakaan yang disitu banyak buku-buku yang dapat menjadi rujukan atau setidaknya menambah wawasan para guru supaya jangan hanya mengandalkan LKS,” katanya.
Lebih jauh ia mengatakan, ada dugaan indikasi bagi-bagi keuntungan antara pihak sekolah dengan pengusaha LKS. “Saya menduga ada indikasi bagi-bagi kue LKS antara sekolah dan pengusaha dengan kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian tertentu, yang tentunya mengakibatkan orangtua siswa harus rela merogoh koceknya. Untuk membeli LKS terkadang praktek jual beli LKS tidak hanya di sekolah, tapi di toko buku atau koperasi yang telah dikondisikan sebelumnya,” jelasnya.
Menaggapi permasalahan tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang, Bidang Kelembagaan, Suhaya, mengakui, sudah mendengar permasalahan tersebut, namun dirinya belum dapat berbuat banyak, karena belum ada laporan secara tertulis ke lembaganya.
”Saya sudah mendengar permasalahan itu, tapi selama ini belum ada yang melaporkan secara tertulis kepada kami (Dewan Pendidikan), sehingga kami belum dapat menindaklanjuti lebih jauh lagi,” katanya, melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (19/8).

Meski demikian, lanjutnya, Dewan Pendidikan mengingatkan kepada pihak sekolah supaya jangan melanggar aturan. “Sekolah harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas kalau mau menjual LKS, dan itupun jika tidak berbenturan dengan peraturan yang ada,” jelasnya.**[Fathul Arif]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar