Dugaan Pemotongan Honor Sukwan

Kota, Korsum
LSM Sabda Nusantara mengungkap adanya Pungutan Liar (Pungli) dilingkungan Dinas Pendidikan Sumedang yakni pemotongan terhadap honor para sukwan. Pihaknya, dalam dekat ini akan mengusut persoalan itu keaparat penegak hukum  karena dianggap pemotongan itu sangat tidak manusiawi.
“Pemotongan itu seharusnya diterangkan secara transparan yang diperkuat dengan pelaturan yang berlaku. Namun seolah misteri sehingga diduga kuat masuk kantong para oknum yang bersekongkol dengan pihak terkait,” kata Suhanda, LSM Sabda Nusantara dikantor Disdik, Jumat (29/7).
LSM ini mengindikas,i pemotongan honor sukwan  itu tidak dilandasi payung hukum sehingga  masuk kategori korupsi  (pungli), meski  beralasan PPN PPH karena sukwan hanya tenaga honor bukan tenaga tetap  yang diterima Rp 125 perbulan.
 “Potongan itu memang tidak besar hanya kisaran Rp 20 hingga 40 ribu persukwan. Namun bila dijumlah dengan ribuan sukwan, maka jumlah pemotongan jumlahnya hingga ratusan ribu rupiah yang masuk para oknum itu. Masalah ini harus ada penindakan hukum jangan dibiarkan berlarut-larut karena korupsi ini dilakukan pegawai penyelenggara negara yang memperkaya diri,” tuturnya.
Bahkan tambah Suhanda, tidak hanya adanya pemotongan honor, tapi beberapa bulan terakhir ini banyak tenaga sukwan yang sudah aktif lagi, sementara honornya tetap bergulir. Masalah itu juga harus diusut, soalnya uang honor yang tidak aktif itu lari kemana?. Sebab BPKA mengeluarkan anggaran sesuai jumlah sukwan.
Ditempat terpisah, menurut pengakuan beberapa orang sukwan yang minta tidak disebut namanya kepada koran ini mengatakan, pemotongan honor tersebut sudah lama dilakukan sehingga masalah itu bukan hal yang aneh lagi. Namun besaran potongan itu tidak sama tiap kecamatan antara Rp 25 ribu hingga 30 ribu.
“Dulu, di tiap UPTD Pendidikan dibayar pertiga bulan dipotong sekitar Rp 30 ribu. Tapi sekarang honor sukwan itu langsung diambil di bagian keuangan Disdik Sumedang perenam bulan oleh sukwan masing-masing dari tiap kecamatan. Namun tetap sama dipotong,  seharusnya Rp 750 ribu, tapi diterima Rp 705 ribu persukwan,” ungkapnya.
Hal itu, dibantah Kasubag Keuangan Disdik, Eka Ganjar Kurnia, di kantor Disdik, Jumat (27/7. Kata dia, pihaknya tidak tahu adanya pemotongan terhadap tenaga sukwan. Sebab, honor itu langsung diserahkan kepada sukwan masing-masing sehingga tidak pernah melakukan pemotongan.
“Pemotongan uang sukwan itu tidak boleh, bahkan saya juga intruksikan ke semua staf bagaian keungan tidak boleh ada potongan. Jangan adanya setor ke kadis, saya tidak tahu adanya pemotongan itu. Tapi tidak tahu juga bila pemotongan itu oleh forum sukwan,” sebutnya.
Hal itu, dibenarkan Ketua Forum Sukwan, Nanang saat dihubungi via Hp-nya, Sabtu (30/7). Kata dia, dalam SMS-nya, potongan honor sukwan itu merupakan potongan untuk pajak sebesar 6%. Sehingga honor sukwan itu dipotong Rp 45 ribu persukwan disaat sukwan itu menerima honor.

“Potongan pajak itu katanya, ada dasar hukumnya. Tapi hanya kepada Sukwan yang ada di tiap UPTD Pendidikan saja,” ujar Nanang dalam SMS-nya itu.**[yf saefudin]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar