Eksekusi Jalanan Resahkan Masyarakat

Kota, Korsum
Kendaraan bermotor saat ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang. Tidak begitu susah masyarakat yang ingin memilikinya, yaitu hanya dengan membayar uang mukanya saja kita sudah dapat memiliki kendaraan bermotor yang diinginkannya selanjutnya membayar dengan cara cicilan melalui Finance atau leasing.
Namun resikonya, jika cicilan kita macet kendaraan kita miliki itu akan diambil kembali oleh leasing, lebih lebih jika diambilnya secara paksa, sehingga sangat meresahkan bagi mereka yang punya tunggakkan. Biasanya yang mengambil kendaraan tersebut, orang orang yang dibayar dan diberi tugas melakukan penarikan. Bahkan, menurut informasi yang diterima Korsum upah menarik sepeda motor sekitar 2,5 juta rupiah per unit. Sedangkan untuk mobil dari angka 15 juta sampai 25 juta rupiah per unit.
Seperti yang dituturkan salah seorang korban eksekusi jalanan, Iwan Sunarya (55), di kantor Badan Ppenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Selasa (16/8),  Iwan yang motornya di ambil paksa  petugas WOM Finance pada bulan Januari  lalu. Ketika itu sedang dijalan tiba-tiba dihadang oleh dua orang yang mengajak ikut ke kantor untuk diberikan surat jalan supaya aman.
Setelah itu datang lagi dua orang temannya, yang akhirnya ia pun ikut ke kantor,  tetapi bukan surat jalan yang ia terima melainkan dipaksa untuk menyerahkan motornya dengan alasan dititipkan. “Saya menerima selembar kertas sebagai bukti bahwa sepeda motor sudah diserahkan, akhirnya saya minta keadilan melalui BPSK,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua BPSK, Tatang Ruswendy mengatakan, penarikan secara paksa oleh eksternal sudah jelas merupakan pelanggaran, perbuatan melawan hukum. Dalam Undang Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sudah jelas yang boleh menarik kendaraan dari konsumen itu adalah pengadilan.
Pengusaha tidak boleh mengambil paksa kendaraan milik konsumen yang pembayarannya macet. Kendaraan bisa diambil apabila sudah diputuskan oleh pengadilan dengan memperlihatkan jaminan fidusia dan itu pun harus didampingi oleh pihak kepolisian.
Sedangkan dalam peraturan menteri keuangan RI no 130/PMK.010 2012 pada pasal 1 dijelaskan pula, bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia, dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan.
“Sedangkan pada pasal 2 menjelaskan, bahwa penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia, maka jangan mengambil secara paksa kendaraan yang dibayar secara cicilan, silahkan selesaikan melalui pengadilan,” sebutnya.**[Asep Nandang]      

      
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar