Insiden esselon III di GN Soal Fungsional dan Struktural

Kota, Korsum
Di masa pemerintahan Bupati Sumedang Don Murdono waktu lalu, soal adanya mutasi dan rotasi jabatan, fungsional bisa hijrah ke stuktural atas dasar karena kekurangan di stuktural. Sementara, dari sisi ilmu dan keahlian sangat jomplang dan jauh berbeda, contohnya dari guru yang fungsional, yang kenaikan pangkatnya bisa dua tahun sekali, harus masuk ke ilmu pemerintahan dan sebagai pelayan masyarakat, yang kenaikan pangkatnya juga minimal empat tahun sekali.
Dampak dari itu berbuntut hingga kini, bahkan menjadi kecemburuan, karena begitu mudahnya hijrah dari fungsional ke ke stuktural dan langsung menduduki jabatan yang strategis. Sementara, dari stuktural harus merangkak benar benar dari bawah, dan hal itupun sangat sulit karena persaingannya yang begitu ketat.
Dengan berjalannya waktu, akhirnya, kejadian yang menegangkan beberapa waktu lalu, perdebatan yang sangat sengit terkait latar belakang masing-masing, saat semua esselon III dikumpulkan oleh Bupati Sumedang Eka Setiawan di Gedung Negara (GN) yang bertajuk pembinaan.
 “Itu tidak sehat, preseden dan praktek itu dilakukan sejak era Don Murdono jadi Bupati Sumedang, padahal waktu itu, ada aturan yang melarang fungsional yang pindah ke stuktural, dasar pemikirannya hal tersebut dilakukan oleh Don, untuk memagari kebutuhan, khusus bagi guru dan tenaga medis masih kurang sehingga itu tidak boleh, dan antara fungsional dan stuktural itu jelas beda, dari kenaikan pangkatnya juga jelas berbeda, fungsional dua tahun sekali sementara fungsional empat tahun sekali,” jelas Nandang suherman, sebagai Pemerhati Kebijakan Aparatur Sipil Negara, saat dikonfirmasi Korsum, Jumat (19/8), melalui pesawat teleponnya.
 Maka dari itu, kata Nandang, banyak menggunakan, modusnya, mereka lari ke stuktural dan menempati jabatan yang strategis dan hal itu banyak yang dari guru, bisa dibayangkan yang background-nya dari guru harus mengurusi wilayah, dan hal itu sangat tidak kompeten, makanya camat camat untuk hari ini yang background-nya dari fungsional itu tidak begitu bagus dalam mengelola kewilyahannya, yang sering muncul adalah partisannya.
“Loyalitasnya pun bukan kepada publik melainkan ke partisannya, lebih banyak kepentingan kepentingan politiknya, maka birokrasi di Kabupaten Sumedang untuk hari ini sudah terjadi, dalam konteks pelayanan. Jadi, orang bisa menempati jabatan tersebut bukan karena kinerjanya melainkan loyal terhadap partisannya, padahal hal tersebut tidak boleh, dan hal tersebut tertulis dalam undang undang ASN sudah dilarang,” ujarnya.
“Birokrasi dalam penempatan jabatan sekarang ini sudah acak kadut, dan kalaupun mau, bupati yang juksung itu melakukan pendekatan dan normative saja, namun pada kenyataannya bupati juksung Eka Setiawan tidak ada bedanya yakni politiknisasi, saya dari dulu pun tidak hanya berharap karena pendekatannya pun selalu itu, bahkan kemarin ada inseden esselon III di GN waktu dikumpulkan oleh bupati juksung perihal antara fungsional dan stuktural, dan hal tersebut sangat tidak elok, ternyata, dia (Bupati Eka) setelah menjadi bupati itu enak, aka dari bupati juksung akan melanggengkan jabatan bupatinya dan berupaya,” ucapnya.
Semacam yang sekarang terjadi, kata Nandang, mutasi dan rotasi pejabat pimpinan tinggi, bagi yang pejabat di staf ahlikan artinya itu pejabat yang tidak loyal terhadap Eka, makanya untuk hal itu sudah ia katakan tidak akan merubah, bohong lah untuk kepentingan organisasi, ataupun untuk kepentingan peningkatan kinerja, itu hasilnya mutasi dan rotasi masih saja seperti itu tidak ada yang berubah.**[Dady]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar