Jelang Pilkada 2018 KPU Minta Otentifikasi Data Faktual Parpol

Kota, Korsum
Dalam rangka memberikan informasi beberapa perkembangan peraturan terbaru berkaitan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, terutama mengenai otentifikasi data Parpol yang ada di Kabupaten Sumedang.
“Kita mengundang seluruh pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten Sumedang agar segera mulai melakukan konsolidasi internal. Data parpol di Kesbangpol dengan KPU itu harus sama, sehingga jika ada perubahan kepengurusan, parpol harus cepat menyampaikan perubahan itu, baik kepada KPU maupun pada Kesbangpol,” kata Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, Kamis (27/7) di ruang kerjanya.
Asep menyebutkan, beberapa partai politik yang kepengurusannya memang sudah habis dan ada juga yang kepengurusannya berganti tapi pergantiannya belum diserahkan ke KPU, bahkan ada kepengurusan baru sama sekali termasuk surat keputusan parpol. Begitu pula dengan alamat kantor parpol, banyak yang tidak jelas alamatnya, terutama parpol yang tidak meiliki wakilnya di DPRD.
“Ini kan perlu ada konsolidasi supaya datanya sama antara yang dimiliki partai politik dengan yang dimiliki KPU dan Kesbangpol. Untuk partai yang masih belum sempurna atau belum memiliki data yang faktual agar segera menyesuaikan secepatnya dengan KPU,” ujarnya.
Mengenai anggaran, lanjut Asep, untuk Pilkada 2018 ini terjadi pembengkakan biaya. Dari semula pada Pilkada 2013 besarannya Rp 30 miliar, maka pada Pilkada 2018 menjadi 70 miliar. Tingginya rencana anggaran pada Pilkada 2018 ini, kata dia, lantaran berbagai alasan. Salah satunya, adanya keharusan KPU membiayai kampanye pasangan calon yang mencapai nilai Rp 16 miliar. Diprediksi, pasangan calon pada Pilkada 2018 berjumlah 8 pasangan calon.
“Kenaikan anggaran juga terjadi karena adanya kenaikan honor bagi panitia adhoc (PPK/PPS), sebagaimana telah ditentukan dalam regulasi Pilkada,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan parpol tersebut, Asep menyampaikan juga tentang pendaftaran pemilih. KPU meminta agar seluruh partai politik juga mulai melakukan konsolidasi kebawah untuk menjelaskan kepada anggota-anggota partainya. “Karena sekarang ini orang-orang sudah jenuh dengan pemilu, bahakan di beberapa daerah trendnya menurun. Orang yang mau ikut pemilu saja sudah malas,” ungkapnya.
Asep menuturkan, saat ini pihak Kesbangpol tengah melakukan validasi data Parpol yang ada di Kabupaten Sumedang. Sementara untuk bantuan keuangan Tahun 2016 untuk parpol sedang berproses. “Syaratnya, terdapat data parpol terakhir, dan ada hasil pemeriksaan BPK untuk anggaran tahun 2015,” ujarnya.

Sementara itu saat disinggung kapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Sumedang, ia menyebutkan, tahapannya akan dimulai pada pertengahan tahun 2017. “Selama ini banyak orang beranggapan penyelenggaraan Pilkada Sumedang itu hanya pada tahun 2018 saja. Padahal, tahapan harus sudah berjalan sejak pertengahan tahun 2017,” pungkasnya.**[Dandi Royana|Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar