Mayoritas Koperasi di Sumedang Belum Kantongi NIK

Kota, Korsum
Berdasarkan data yang ada di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah koperasi di Kabupaten Sumedang seluruhnya sebanyak 525 dan yang telah mengantongi sertifikat atau nomor induk Koperasi (NIK) baru sekitar 90 Koperasi.
Namun, hal itu berbeda dengan data yang diperoleh koran ini dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan UMKM (Diskopindag UMKM) Kabupaten Sumedang  yang menerangkan  dalam rekapitulasi keragaman koperasi per kelompok koperasi Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Sumedang berjumlah 586 dan yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 422, sedangkan sisanya 164 tidak melakukannya dan dinyatakan tidak aktif.
Dikatakan Kepala Dinas Diskopindag UMKM Kabupaten Sumedang, H. Dicky S Rubiana, saat ini dari dinas sedang mendata ulang seluruh koperasi yang ada di wilayah Kabupeten Sumedang. “Kami sedang mendata ulang koperasi yang melaksanakan RAT dan yang tidak disitu nanti akan mulai kelihatan Koperasi yang sehat dan yang tidak, dan yang tidak kemungkinan akan dinonaktifkan,” jelasnya, Rabu (23/8), di lingkungan Gedung Negara (GN) Sumedang.
Sementara dimintai tanggapannya, H. Oo selaku Ketua Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Kabupaten Sumedang, bahwa dari sekitar 650 seluruh anggota Dekopinda hanya 215 yang melaksanakan RAT. “Tidak semua koperasi yang ada di Sumedang menjadi anggota Dekopinda. Sedangkan salah satu fungsi dan tugas Dekopinda adalah menghidupkan idealisme koperasi, prinsip-prisip koperasi yang terbuka, suka rela serta tidak menekan anggota, harus adil dan pada intinya adanya kebersamaan sauyunan,” sebutnya, melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (26/8).
Dikatakannya, Dekopinda kewenangannya terbatas, tidak seperti Diskopindag dan UMKM, Diskopindag dan UMKM lebih luas lagi wewenangnya berbeda dengan Dekopinda yang lebih memfokuskan khususnya terhadap anggota. Namun, pada intinya antara Dekopinda dan Diskopindag dan UMKM adalah saling mengisi dan tidak bertolak belakang. Dekopinda hanya menekankan pada pada anggotannya tentang idealismenya, sedangkan masalah NIK itu sepenuhnya kewenangannya ada di Diskopindag dan UMKM.

“Kami tidak ikut campur hanya memberikan suport dan menghimbau anggota yang tegabung di Dekopinda untuk mengurus NIK ke Diskopindag,” tegasnya.**[F. Arif]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar