Merasa Tanahnya Diserobot Pelebaran Batu Dua Warga Tuntut Ganti Rugi

Cisitu, Korsum
Merasa geram dengan ulah pengembang pelebaran jalan akses batu dua yang tanpa permisi menyerobot tanah miliknya, warga akan minta ganti rugi tanahnya Rp 10 juta permeter, dan jika tidak mau menuruti kemauan warga, warga mengancam  akan menempuh jalur hukum.
Hal tersebut, dikatakan Iyan dan Sutisna warga Dusun Ramoseh, Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu, warga merasa tanahnya sudah diserobot oleh pengembang pembangunan pelebaran jalan akses batu dua tanpa permisi, selain tanah juga ada beberapa tanaman keras dan tanaman lainnya dikebunnya yang sudah hilang pasca tanahnya di beko oleh pengusaha.
"Kami akan minta ganti rugi Rp 10 juta permeter kepada pengembang karena tanpa permisi menyerobot tanah kami untuk pelebaran, selain itu ada tanaman kami yang ikut raib pasca pelebaran jalan, jadi atas dasar itu kami minta pengusaha harus membayarnya," tuturnya, saat dikonfirmasi Korsum, di kantor Desa Linggajaya, Rabu (3/8). 
Iyan juga menambahkan, kalau saja pihak pengembang ataupun pihak terkait tidak mau mengikuti kemauan warga, mau tidak mau warga akan menempuh jalur hukum."Ya dasar kita minta Rp 10 juta kan tanah kita diserobot tanpa permisi, selain itu ada tanaman keras yang sekarang sudah tidak, kalaupun nanti mau dihitung dan diukur tanah dan pohon, bagaimana kan pohonnya sudah tidak ada tahu kemana,” ucapnya dengan nada kesal.
Sementara itu, dikonfirmasi Korsum, akan kemauan warganya tersebut, Kepala Desa Linggajaya, Ano Sutarna mengaku dirinya baru tahu kalau ada permintaan warganya seperti itu, dan menurutnya kalau memang warga mau ganti rugi sebanyak itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan warga. "Saya baru tahu kalau permintaan warga seperti itu, nanti saya nanti tanyakan dulu ke warga,” tuturnya, di ruang kerjanya, Rabu (30/8).
Lebih lanjut Ano mengatakan, kalaupun nantinya ada ganti rugi terhadap warga yang tanahnya terkena pelebaran jalan, pasti yang jadi patokan adalah perhitungan ganti rugi tanah seperti di waduk jatigede, tapi itupun nanti karena harus musyawarah terlebih dahulu dengan warga dan pihak terkait.
Di tempat terpisah, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman (Ciptarumkim), Adang Samsudin yang merupakan Ketua PPK pembangunan jalan akses batu dua mengatakan, dirinya dan juga pengembang sudah berupaya untuk sosialisasi kepada warga tentang pembangunan pelebaran jalan tersebut, bahkan adang mengaku dirinya sudah mengadakan sosialisasi yang dituangkan dalam berita acara. “Saya sudah pernah sosialisasi loh ke warga, bahkan ada bukti berita acaranya,” akunya kepada Korsum, (3/8) di ruang kerjanya. 
Adang mengatakan, untuk kegiatan pelebaran jalan tersebut memang tidak dialokasikan untuk pembebasan lahan, hanya untuk pembangunan saja. Akan tetapi dirinya akan berusaha untuk mengajukan kepada DPRD dan Bupati agar tanah warga bisa dibebaskan, itupun harus ada pengajuan dulu yang tentunya harus di ukur dulu berapa tanah warga yang terkena pelebaran. “Saya sudah memberitahukan ke warga untuk dilakukan pengukuran berapa tanah yang terkena pelebaran, nanti setelah diukur saya akan mencoba mengajukan pembebasan ke DPRD dan Bupati,” tuturnya.
Mengometari keinginan warga yang menuntut Rp 10 juta permeter, Adang mengatakan baru tahu kalau ada permintaan seperti itu, sementara anggaran pembebasan saja itu tidak ada, hanya saja nanti akan diupayakan untuk pembebasan bagi lahan warga yang terkena pelebaran, sementara mengani harga, kemungkinan yang mejnadi acuan adalah pembebasan lahan di waduk jatigede.
Dikonfirmasi Korsum, Wakil Ketua DRPD Sumedang, Ade Rucita Hudaya, mengatakan, jika memang sekarang terjadi seperti itu, seharusnya pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumedang, harus segera turun tangan jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan dan menghimbau kepada pihak desa agar memperjuangkan warganya, selain itu nanti kita akan memantau sejauhmana perkembangannya.

“Ya intinya kita akan memantau, karena menyangkut hak masyarakat, ini kan proyek nasional, jadi jangan hak masyarakat dikorbankan, pemkab harus segera turun tangan,” jawabnya singkat, saat dikonfirmasi Korsum, saat menghadiri acara di Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja, Kamis (4/8).**[Acep Shandy]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar