Mobdin Kadinsosnaker Rusak Iwa Dituding Malah Ajukan Penghapusan

Kota, Korsum
Mobil Dinas (Mobdin) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sumedang, diduga mengalami kerusakan hingga 60 persen, selain itu kecelakaan tersebut diduga terjadi saat mobdin dipakai oleh salah seorang keluarga kadinsosnaker Iwa Kuswaeri, dan parahnya bukan pada saat jam kerja, dan bukannya diservice, Iwa malah mengajukan penghapusan untuk kendraan dinasnya tersebut.
Hal tersebut, dikatakan oleh sumber internal dari Dinsosnaker sendiri pada Korsum, bahwa dengan kerusakan tersebut, bukannya langsung diperbaiki, Kadinsosnaker justru mengajukan untuk melakukan penghapusan atas kendaraan tersebut, hal tersebut dilakukan diduga agar bisa mendapatkan mobdin yang baru.
“Yang saya tahu katanya sih pa kadis sekarang menyembunyikan mobil tersebut, dan sekarang mengajukan penghapusan agar bisa diganti dengan yang baru,” tuturnya kepada Korsum, beberapa waktu lalu dan mewanti-wanti namanya tidak disebutkan.
Dikonfirmasi akan hal tersebut, Kadinsosnaker, Iwa Kuswaeri membantah bahwa dirinya tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi, dan dirinya mengaku akan segera memperbaikinya. “Ya kerusakan kendaraan dinas kan sudah biasa dan kalau menyangkut yang ini, saya pasti akan bertanggungjawab dengan biaya sendiri,” tegasnya kepada Korsum melalui sambungan teleponnya, Jumat (29/7).
Sementara itu, kalau ada yang mengatakan dirinya akan melakukan penghapusan akan mobdin tersebut, silakan saja cek ke bagian asset atau Pengelolaan Barang Daerah (PBD), apakah ada permintaan penghapusan tersebut darinya.
“Ya kalau ada yang mengatakan seperti itu, silakan saja cek ke bagian asset atau PBD, ada gak pengajuan penghapusan dari saya,” ucapnya.
Hal senada dikatakan oleh Kepala Bagian PBD pada Setda Kabupaten Sumedang, Engkos Kosmala, bahwa ia tidak menerima permintaan penghapusan mobdin dari Dinsosnaker, dan kalaupun ada tentunya pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, dan menurut aturan sudah jelas kalau kendaraan dinas yang mengalami kerusakan hingga 70 persen itu bisa mengajukan penghapusan dan itupun sebelumnya harus dilakukan pengujian dulu oleh pihak yang berwenang dan dalam hal ini adalah Dishubkominfo.
“Sampai sekarang saya tidak menerima surat untuk penghapusan kendaraan dari dinsosnaker, kalaupun ada itu harus di uji dulu oleh dishubkominfo, karena secara teknis dishub yang lebih paham,” katanya.

Engkos menambahkan, untuk kendaraan dinas yang kerusakannya hanya 60 persen itu wajib diperbaiki oleh SKPD yang bersangkutan, karena semua asset baik kendaraan atau apapun yang menjadi asset SKPD itu tanggungjawabnya ada di SKPD masing-masing. “Ya semua asaet yang ada disetiap dinas itu tanggungjawab SKPD yang bersangkutan,” pungkasnya.**[Acep Shandy]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar