Perubahan SOTK Akan Ada Promosi Jabatan

Kota, Korsum
Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah saat ini masih dibahas dalam Sidang Paripurna DPRD Sumedang. Perubahan SOTK sebagai amanat PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diajukan lebih awal mengingat pada awal Januari 2017 nanti, SOTK (Susunan Organisasi tata Kerja) baru sudah harus berjalan dan nantinya akan menjadi salah satu dasar penghitungan APBD TA 2017.
Dengan berubahnya SOTK ini, maka tidak akan ada lagi SKPD dengan status kantor tetapi akan berubah menjadi dinas. Perubahan kantor menjadi dinas ini sekaligus memastikan bahwa urusan Kesbangpol ini tidak dialihkan ke wewenangnya pemerintah provinsi.
Jika Raperda tidak mengalami perubahan, maka akan terbentuk Perangkat Daerah atau Dinas-dinas baru yang terdiri atas Dinas Daerah tipe A, Dinas Daerah tipe B, dan Dinas Daerah tipe C. Selain itu, ada beberapa perubahan dari Dinas menjadi Badan, begitu pula sebaliknya.
Yang masuk Dinas Daerah tipe A adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pangan, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi informatikan Persandian dan Statistik, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pertanian dan Perikanan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pendapatan Daerah.
Yang masuk Dinas daerah tipe B adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Adapun Dinas daerah tipe C adalah Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Kehutanan.
Sementara RSUD yang dibentuk melalui Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan OPD Kabupaten Sumedang, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Perpres tentang Organisasi dan Tata Rerja RSUD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Korpri kabupaten Sumedang yang dibentuk dengan Perbup No. 98 Tahun 2009, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.
Adapun Perda No. 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang, masih tetap berlaku sampai dengan bergabungnya Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang dengan perguruan tinggi negeri dibawah kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
“Perubahan SOTK yang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, dilakukan sebagai evaluasi birokrasi di lingkungan Pemkab Sumedang. Semua dilakukan berdasarkan aturan demi akselerasi pelayanan publik,” kata Bupati Eka Setiawan dalam Nota Pengantar Raperda perubahan SOTK yang disampaikan dihadapan sidang Paripurna, Rabu (10/8) lalu.
Dari informasi yang dari sumber Korsum, susunan jabatan dalam SOTK baru nanti terdiri atas eselon IIa (1 jabatan), eselon IIb (35 jabatan, bertambah 5 jabatan dari sebelumnya), eselon IIIa (75 jabatan), eselon IIIb (126 jabatan, berkurang 13 jabatan dari sebelumnya), eselon Iva (591 jabatan), dan eseslon IVb (189 jabatan, berkurang 96 jabatan dari sebelumnya).**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar