Peta Dasar Kabupaten Sumedang Tak Sesuai Lagi Perda RTRW Perlu Direvisi

Kota, Korsum
Jika melihat kondisi perubahan yang sangat fundamental berkaitan dengan tata ruang di beberapa wilayah di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan peninjauan kembali (review) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031. Perda Nomor 2 Tahun 2012 perlu direview dan direvisi karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
“Dari sisi luas wilayah, kita sudah mengacu Permendagri Nomor 15 Tahun 2007 bahwa dasar luas wilayah adalah 150 ribu hektar atau 1.580 Km². Ini yang dijadikan entry point untuk melakukan revisi,” ujar Kepala Bappeda Kabupaten Sumedang, H. Subagio, Senin (25/7) dalam kegiatan Pengadaan Pemutakhiran Peta Dasar Kabupaten Sumedang di Aula Rapat Tadjimalela, Gedung Bappeda Sumedang, yang dihadiri Asisten Pembangunan H. Dede Hermasyah, para Kepala OPD dan Tim Konsultan dari PT. Belaputra Interplan.
Subagio menyebutkan, kondisi eksisting Kabupaten Sumedang sekarang sudah banyak mengalami perubahan terutama di wilayah Barat yang meliputi 5 kecamatan, yakni Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari dan Pamulihan yang ditetapkan menjadi Kawasan Kota Metropolitan Bandung Raya. Dan tata ruang wilayahnya pun sudah ditetapkan langsung dalam RTRW pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
Dalam RTRW pemerintah pusat, lanjutnya, wilayah kelima kecamatan itu masuk ke dalam Zona Cekungan Bandung. Dalam tata ruang Provinsi Jabar pun, tercatat sebagai Kawasan Kota Metropolitan Bandung Raya. Begitu pula dalam RTRW Kabupaten Sumedang sendiri, kelima kecamatan itu ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
“Wilayah Barat ini sudah tentu akan mengalami perubahan yang signifikan, seperti adanya pembangunan fisik berupa reaktivasi jalur Kereta Api Rancaekek sampai Tanjungsari, adanya MRT dari Tegal Luar ke Jatinangor, terminal tipe B di Tanjungsari, pembangunan Jalan Sukasari-Lembang dan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Cijeruk di Kecamatan Pamulihan,” terangnya.
Sementara itu, di wilayah Utara dikembangkan untuk kawasan industri seluas 1.800 Hektar yang terdiri atas 1.500 Hektar tanah kehutanan dan 300 Hektar tanah masyarakat. “Untuk wilayah Jatigede, kami sudah punya zonasi, tapi kondisi di lapangan sudah banyak perubahan terutama di pola luar. Ada 12 zonasi yang disusun oleh BBWS berkaitan dengan pemanfaatan zonasi untuk kawasan wisata, otomotis disana banyak perubahan,” kata Subagio.
Bupati H. Eka Setiawan menginstruksikan kepada para Kepala OPD yang hadir untuk segera menyelesaikan review secepatnya dengan mengacu pada perundang-undangan yang ada. “Saya minta review secepatnya di tahun 2017 pada triwulan pertama harus selesai. Cepat atau lambat dilakukan review bergantung dari kerja semuanya,” ucapnya.
Eka tidak mau pekerjaan tersebut diulur-ulur, karenanya perlu dilakukan skala mingguan sehingga di bulan September-Oktober hasil kajiannya harus sudah final. “Substansinya jelas ada kebijakan pusat, provinsi dan daerah. Penataan RTRW ini harus fleksibel dan jangkauannya luas. Pengembangannya harus lebih detail,” tandasnya.

Menurut Bupati, semua alasan dilakukan review dan outputnya harus dipertimbangkan sebagai dasar perlu atau tidaknya dilakukan. “Tentu banyak hal yang harus kita sesuaikan terutama dari pola pemanfaatan ruang. Sumedang harus mampu bersaing dengan daerah yang lain. Kita harus mencoba menarik investasi dari luar dengan pengembangan tata kelola pemukiman yang baik dan pengembangan industri,” tuturnya.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar