Puluhan Lokasi Tanah Disposal Tak Berizin Dikhawatirkan Timbulkan Bencana

Kota, Korsum
Puluhan lokasi tanah disposal proyek Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) yang diduga belum mengantongi izin Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Analisis Mengenai Dampal Lingkungan (AMDAL), sementara hingga saat ini izin tanah disposal tersebut hanya sebatas izin dari pemilik lahan saja, Sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana longsor di sekitar lokasi tanah disposal yang berdekatan dengan pemukiman warga.
Hal tersebut, dikatakan oleh Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang Zulkipli M Ridwan, bahwa hingga saat ini puluhan lokasi tanah disposal yang ada, hanya satu izin saja lokasi tanah disposal yang sudah mempunyai izin UPL/UKL dari Pemkab Sumedang. “Puluhan lokasi tanah disposal buangan Tol Cisumdawu hanya satu lokasi yang memiliki iziin resmi, seharusnya lokasi tanah disposal ini memiliki izin resmi dari pemerintah,” tuturnya, kepada Korsum, Kamis (18/8).
Lebih jauh Zulkipli mengatakan, keberadaan lokasi tanah disposal tersebut dikhawatirkan akan menjadi ancaman bencana longsor yang dapat mengancam keselamatan warga, hal tersebut terjadi di lokasi tanah disposal di Pasir Biru, Kecamatan Rancakalong yang urug dan menimbun saluran irigasi hingga sawah warga. “Bahayanya ada titik tanah disposal yang lokasinya dekat dengan pemukiman warga, bahkan di Kecamatan Pamulihan ada tanah disposal yang nyaris menimbun sebuah madrasah, padahal kalau mereka menempuh izin terlebih dahulu tentunya keadaan tersebut dapat dicegah karena tentunya ada kajian sebelumnya,” ujarnya.
Selain itu keberadaan titik lokasi tanah disposal pada umumnya tidak memperhatikan aspek keamanan, hal tersebut bisa dilihat dari kemiringan tanah disposal yang mencapai kemiringan 75 derajat namun diabaikan Pemkab Sumedang. “Izin tanah disposal ini tidak bisa sebatas izin dari pemilik lahan saja. Tapi harus ada izin dari dinas terkait. Nyatanya, hampir seluruhnya itu tidak berizin,” sebutnya lagi.
 Dengan adanya permasalahan tersebut, kata Zulkipli, DPRD Sumedang mendesak pemerintah untuk menghentikan pembuangan tanah disposal proyek Tol Cisumdawu sebelum pihak terkait memenuhi izin dari Pemkab Sumedang.
“Kami meminta pemerintah untuk menghentikan aktivitas disposal sebelum ada izin resmi dari pemerintah dikantongi, selain itu pemilik proyek juga harus memiliki tim ahli agar tanah disposal ini terkendali dan tak membahayakan warga,” tegasnya.
Sementara keterangan berbeda dikatakan oleh Kasubdin Amdal pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumedang, Ghandi, bahwa untuk saat ini sudah ada 8 lokasi disposal yang sudah mempunya UPL, UKL, akan tetapi memang masih banyak yang belum memiliki izin. “Hingga saat ini sudah ada 8 lokasi disposal yang memiliki UPL, UKL, hanya saja memang masih banyak yang yang belum, paling tinggal 30 persenan lagi yang belum memliki izin,” sebutnya, saat dikonfirmasi Korsum, di ruang kerjanya, Jumat (19/8).

Gandhi menambahkan, dengan belum adanya beberapa titik disposal yang belum memilki izin pihaknya terus memberikan teguran, bahkan sekarang sudah ada beberapa yang ditangani polres sumedang. “Kita terus upayakan agar mereka mau memproses izinnya dengan melayangkan teguran, bahkan sekarang sudah ada yang ditangani oleh polres,” jawabnya.**[Acep Shandy]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar