SMA/SMK Urung Diambilalih Provinsi

Kota, Korsum
Dimenangkannya gugatan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang salah satu klausulnya menyebutkan kewenangan pendidikan menengah (SMA/SMK) diambil alih oleh provinsi. Dan MK memutuskan kewenangan pendidikan menengah ini urung diambil alih provinsi dan tetap harus berada di kabupaten.
Akibatnya, tutur anggota Banggar DPRD Sumedang, Ermi Triaji, kondisi ini membuat pembahasan APBD Tahun Anggaran 2017 tersendat, karena Pemkab Sumedang kembali harus mengalokasikan segala kebutuhan anggaran untuk pendidikan menengah atas ini. DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang saat ini bertugas membahas anggaran tahun 2017 sudah memastikan soal kepengelolaan SMA/SMK.
Setelah kewenangan kembali diambil alih kabupaten, selanjutnya DPRD Kabupaten Sumedang akan membahas ke dalam kajian kelembagaan.
“Kebetulan di SOTK yang akan kita bahas, pendidikan itu memang sudah kita keluarkan dalam kajian kelembagaannya. Pendidikan menengah, kehutanan, perhubungan itu sudah kita keluarkan di dalam pembahasan kajian kelembagaan. Mungkin dengan adanya surat dari MK, bahwa pendidikan menengah ini tetap menjadi kewenangan kabupaten, otomatis kita akan masukan ke dalam Raperda SOTK,” imbuhnya.

Kepala BPKA melalui Kabid Anggaran, H. Asep D. Darmawan membenarkan, anggaran untuk pendidikan sekolah menengah tetap akan dibiayai dari APBD Kabupaten Sumedang. Hal ini mengacu kepada Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, pada Pasal 3 menyebutkan dalam hal peraturan perundang-undangan mengenaipelaksanaan urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum ditetapkan, maka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar