Soal Pelanggaran Sepadan jalan Bangunan Samping Alfa Mart Kebon Kol Masih Berdiri Tegak

Kota, Korsum
Sebagaimana diberitakan Koran ini di edisi lalu, lebih jauhnya Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang pun turut serta menyikapi permasalahan atas pelanggaran sempadan jalan tersebut, karena beberapa perda sudah dilanggar, namun demikian, atas hal itu, belum tampak ada pergerakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, yang jelas jelas pelanggaran sudah terjadi.
Dengan hal tersebut, terkesan ada pembiaran, setelah itu, akan ada banyak lagi bangunan bangunan yang melanggar sepadan jalan, dan kalau sudah seperti itu, tentunya permasalahan akan menumpuk, lalu siapa yang mau disalahkan dan bertanggung jawab?. Ironisnya, untuk mengejar target PAD, melanggar aturan pun dilakukan, apakah benar untuk PAD?, secara logika, dengan memberikan ijin dan aturan pun dilanggar, apakah ada sesuatu?, apakah gratis?, diduga ada keuntungan yang didapat dari hasil melanggar aturan dengan dalih untuk target PAD.
“Soal bangunan itu sepertinya saling melempar kesalahan antara BMPT dan pihak kecamatan, padahal dalam hal ini, BPMPT mempunyai kewenangan untuk koordinasi karena BPMPT sebagai pengendali ijin se-kabupaten Sumedang, harusnya BPMPT mengundang, pihak kecamatan, PU Tata Ruang, Dishubkominfo, dan SKPD terkait lainnya,” jelas sumber Korsum, saat dikonfirmasi, Kamis (11/8).
Dalam hal ini, masih kata sumber, apapun alasannya bangunan tersebut tidak layak untuk mendapatkan ijin, karena GSB, kalau kecamatan mengeluarkan ijin dan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin, kalau seperti itu, diduga hal tersebut mendapatkan sesuatu.
“Kalau kewenangan bukan kewenangannya namun dipaksakan hingga mengeluarkan ijin, dan kalau ijin tersebut sampai diterbitkan saya pastikan ada sesuatu yang diperoleh, seharusnya, BPMPT ini, karena sesuai dengan tupoksinya bahwa pusat ijin di Kabupaten, melakukan pembinaan kepada sector yang mengeluarkan ijin, bukan saling klaim bahwa dengan alasan BPMPT tidak menerbitkan ijin,” tegasnya.
Dikatakan sumber, sehingga apabila ada sesuatu yang berhak tidak diterbitkan sesuai dengan kewenangannya BPMPT berhak memberikan peringatan lebih jauhnya teguran, misalkan sesuai dengan perda nomor berapa, sesuai dengan PP tentang GSB dan gedung, dan juga dinas Pekerjaan Umum, yang merupakan pengendali bangunan di Kabupaten Sumedang.
“Yang saya heran, kenapa semua pada membiarkan atas kejadian pelanggaran sepadan jalan itu meski sudah muncul di beberapa media cetak, fungsinya media tersebut sebagai control dan bagi pemerintahan seharusnya merubah prilaku karena ada fungsi control itu, bukannya hanya diam saja, sudah jelas ada penyalah gunaan kewenangan artinya sudah terjadi indikasi korupsi,” katanya.
Sama halnya apa yang dikatakan Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sumedang H. Adang Syamsudin, bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah memberikan rekomendasi kepada BPMPT Kabupaten Sumedang yang memang pihak dari BPMPT juga tidak mengeluarkan ijin, yang mengeluarkan ijin tersebut adalah pihak dari kecamatan,
“Atas hal tersebut berbenturan dengan peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2012 tentang peruntukan ruang, bicara masalah sanksi itu adanya di Sat Pol PP sebagai penegak aturan atau penegak perda, serta dengan perda nomor 3 tahun 2009 tentang garis sepadan bangunan dengan jarak dari as jalan 7,5 dari tepi bahu jalan, dilihat dari lokasi bangunan yang disamping alfa mart tersebut jelas tidak ada, yang ada bahu jalan kemakan bangunan,” ungkapnya.
Sama halnya apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelaksaan Pengawasan (Lakwas) pada bidang Bina Marga di Dinas Bina Marga, KSDA dan Jembatan Kabupaten Sumedang, Soni, bahwa harusnya sebelum mengeluarkan IMB harus ada dulu rekomendasi dari Dinas Ciptarumkim Kabupaten Sumedang Bidang Tata Ruang.
“Melanggar sempadan Pagar (GSP), melanggar sempadan bangunan (GSB), dan melanggar sempadan Jalan (GSJ), dengan perda nomor 3 tahun 2009 tentang garis sempadan bangunan,” singkatnya saat dikonfirmasi Korsum, Jumat (12/8), melalui pesan singkatnya.
Dikonfirmasi Korsum, Jumat (12/8), Kepala Bidang Jaringan Fasilitas dan lalu lintas (Jarfaslin) Kabupaten Sumedang pada Dishubkominfo kabupaten Sumedang  Edi Wahyu mengatakan, pihaknya pun sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi saran teknis.

“Justru dengan kejadian tersebut, yakni, adanya pelanggaran mendirikan bagunan kami pun segera memberikan teguran melalui kepala seksi lalu lintas pak Agus, bahkan sudah ke lokasi, namun, teguran kamipun tidak digubris,” singkya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar