SOTK Baru Akan Kuras APBD

Kota, Korsum
Perubahan susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang saat ini masih digodok di Pansus DPRD Sumedang, disebut-sebut sebagai penataan perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional berdasarkan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing), sesuai beban kerja dan kondisi nyata di daerah. Sehingga bisa memangkas anggaran belanja tak langsung hingga 20 persen yang mencakup belanja perlengkapan rutin dan operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Ketua Pansus Raperda SOTK, Dadang Romansyah justru menyebutkan, draft raperda yang diajukan ini sama sekali tidak mencerminkan efesiensi. Perubahan SOTK ini justru akan menambah anggaran belanja pegawai. Alhasil, belanja langsung akan semakin menyusut.
“Tim asistensi pemkab selalu bicara efisiensi terus menerus, tapi menurut kami, perubahan SOTK ini sama sekali tak mencerminkan efisiensi,” kata Dadang.
Pendapat yang sama dikatakan anggota Pansus Atang Setiawan, sebenarnya urusan pemerintahan di Sumedang bisa diselenggarakan oleh 18 dinas saja. “Kalau bisa 18 dinas kenapa harus 35 dinas, bukankah itu cara penghitungan yang tidak efisieni. Dasar perubahan SOTK dan penghitungan dinasnya sama sekali akan menguras APBD. Beberapa dinas atau urusan yang diselenggarakan oleh satu dinas tersendiri dianggap tidak perlu, seperti Dinas Kebakaran, Dinas Pangan dan Dinas Kehutanan,” kata Atang yang juga Ketua Harian Banggar DPRD.
Terpisah, Kepala BPKA melalui Kabid Anggaran, H. Asep D. Darmawan membenarkan, bertambahnya jabatan tentunya akan berdampak pula kepada bertambahnya pengeluaran. Dari semula 29 SKPD sekarang bertambah menjadi 34 SKPD, berarti tunjangan jabatannya juga bertambah dan Adum pun otomatis bertambah. Meski ada beberapa jabatan di eselon IV yang berkurang.
“Hanya saja penambahan itu masih kita hitung. Karena mapping kantornya harus diketahui dulu dan itu harus nunggu dari Bagian PBD dan Bidang Aset. Misalnya kantornya dimana. Bagus dan tidaknya kantor akan mempengaruhi besarnya adum. Kalau kantornya masih layak dan tidak perlu direnov, berarti adum kan tidak begitu besar,” katanya, Kamis (18/8) di Gedung Negara.
Dengan bertambahnya SKPD ini, tentunya pemerintah harus menyediakan gedung kantor baru. Dan jika memang harus membangun kantor baru atau sewa kantor, pihaknya akan menyiapkan anggarannya di tahun yang akan datang.
Asep menuturkan, bertambahnya SKPD ini bisa jadi bertambah pula belanja APBD. Tunjngan Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid dan Kasubid bertambah, kendaraan dinas bertambah, adum bertambah, begitu juga sarana prasarananya bertambah.
“Intinya, pasti ada penambahan. Cuma penambahannya sebesar apa, masih dihitung karena kita melibatkan bidang lain. Gaji dan tunjangan kita menunggu informasi dari Perbendaharaan dan BKPP. Untuk mapping kantor kita masih menunggu dari Bidang Asset dan Bagian PBD,” ujar Asep.
Disebutkan, TAPD membahas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 itu menunggu dulu SOTK baru. Setelah ada SOTK, baru akan kelihatan, dan pemda akan melakukan mapping RKPD sesuai SOTK baru untuk menghitung penyusunan APBD 2017.
“Persoalan rasionalisasi atau penghematan itu tergantung nanti jumlah pendapatan dan hasil penghitungan. Kalau misalnya pendapatannya berkurang secara nasional, maka transfer ke Sumedang juga berkurang. Itu alami dalam penyusunan APBD, ada defisit dan ada surplus,” jelasnya.
Dalam pembahasan Raperda SOTK sebelumnya, Kabag Organisasi Setda, Edi Ruhimat menyebutkan, perubahan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumedang merupakan hal yang sangat urgent dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam Pasal 101 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan pemetaan urusan pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas urusan pemerintahan wajib dan potensi urusan pemerintahan pilihan.
“Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, untuk Kabupaten Sumedang yang dapat diwadahi setingkat Dinas/Badan Tipe A (22 urusan), Tipe B (8 urusan), Tipe C (8 urusan), setingkat Bidang (2 urusan), Sub Bidang (1 urusan), dan Kecamatan Tipe A sebanyak 26,” katanya.
Dengan komposisi tersebut, kata Edi, sesuai dengan PP tadi Kabupaten Sumedang dimungkinkan dapat membentuk 38 perangkat daerah dari 40 urusan pemerintahan. “Karena kondisi keuangan daerah dan keterbatasan aparatur terbatas, maka sesuai mekanisme yang ada dan paling rasional adalah menggabungkan beberapa urusan pemerintahan yang satu rumpun untuk ditetapkan menjadi perangkat daerah yang dapat berdiri sendiri sehingga penerapannya akan memangkas dana belanja tidak langsung sebesar 20 persen dari anggaran yang sudah ada di saat ini,” terangnya.

Sementara Tim Asistensi memberikan alternatif formasi dengan pembeda di antara ketiganya adalah dinas tipe C. Urusan yang dilaksanakan sendiri oleh satu dinas tak bisa lagi digabung dengan dinas lain yang melaksanakan urusan berbeda. Seperti urusan perikanan sudah tak bisa digabung dengan urusan pertanian dalam satu dinas karena urusan pertanian mempunyai beban kerja tinggi untuk dilaksanakan.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar