Disebut SK Ilegal, Titus Diah "Kepengurusan Baru Tidak Menyalahi AD/ART"

Kota, Korsum
Adanya SK kepengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Sumedang pada tanggal 14 Maret 2016 dengan nomor 03-0030/kpts/DPP GERINDRA/2016 disebut ilegal karena tidak sesuai dengan ketentuan aturan partai, dan salah satu yang dianggap fatal adalah tidak sesuai dengan AD/ART Partai Gerindra. 
“Padahal menurut SK DPP Partai Gerindra nomor 04-0322/kpts/DPP-GERINDRA/2011 tentang susunan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumedang,  yang dipimpinan bapak ir. Yan Alamsyah dan susunan pengurus ke bawahnya," jelas Ketua PAC Situraja, Dedi Juhendi, Selasa (13/9), di kediamannya. 
Atas hal tersebut, kata Dedi, itu yang menjadi dasar buatnya untuk menentukan sikap, beberapa langkah pun sudah dilakukan, dengan mensomasi ke DPD dan DPP Partai Gerindra untuk meminta kejelasan dan ketegasan. 
 “Kami telah menentukan sikap, dan kami telah melakukan rapat pleno yang dihadiri pengurus DPC dan Ketua PAC Partai Gerindra se-Kabupaten Sumedang, dan hasilnya kami menolak diterbitkannya SK baru dengan No 03-003/kpts/DPP-GERINDRA/2016, karena sudah keluar dari aturan partai AD/ART Partai Gerindra dan kami mempertanyakan kepada DPP Partai Gerindra tentang dasar dan alasan penerbitan SK baru tersebut,” tanyanya. 
Dedi mengatakan, atas hal tersebut diperkuat oleh pernyataan sikap personil DPC Partai Gerindra dan 18 Ketua PAC Partai Gerindra yang seluruhnya menolak atas terbitnya SK tersebut, yang tertuang dalam pernyataan bermaterai. 
“Pada tanggal 31 Juli 2016 pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumedang kami telah menyerahkan surat penolakan atas SK baru tersebut secara langsung kepada ketua harian DPP Partai Gerindra Bpk Moekhlas Sidik,  dan beliaupun mengatakan bahwa akan menindak lanjuti permasalahan yang ada di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumedang,” ujarnya.
Dikatakan Dedi,  pihaknya juga telah melayangkan somasi melalui kuasa hukum kami kepada DPD Provinsi Jabar Dan DPP Partai Gerindra atas dikeluarkannya SK tersebut. Dan proses somsasi masih terus berjalan, bahkan sampai hari ini,  bukan hanya itu saja, pihaknya pun menyampaikan surat kepada  Kesbangpol,  KPUD Kabupaten Sumedang, dan Ketua DPRD Kabupaten Sumedang.
Sementara, Wakil Ketua Kepengurusan Baru DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumedang, Titus Diah, yang juga sebagai anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sumedang, membenarkan dengan adanya pembentukan kepengurusan baru di Partai Gerinda beberapa waktu lalu, namun tidak menyalahi AD/ART partai, meski diakuinya bahwa Muscab yang pertama akan dilaksanakan tahun 2020.
“Sebetulnya masa kepengurusan DPC yang ketuanya pak Iyan itu sudah habis masa jabatannya yang berbarengan waktunya saat pilpres, hanya mungkin, ada kebijakan lain sehingga di Gerindra itu sistemnya tidak ada demokrasi artinya tidak ada pemilihan seperti prosedur partai lain, kalau di gerindra itu sistemnya satu komando jadi ditunjuk langsung oleh pusat atau DPP,” jelas Titus saat dikonfirmasi Korsum, Rabu (14/9), melalui telepon selulernya.
Istilah kata suka tidak suka, kata Titus, mau tidak mau, kalau pak Prabowo sebagai Ketua Umum sekaligus ketua harian dari gerindra itu sendiri mengatakan bahwa yang ditunjuk si A sebagai kader partai atau pengurus partai harus patuh terhadap aturan partai, itu mungkin yang dirinya tahu di partai gerindra.
“Soal AD/ART itu betul, kalau yang ditunjuknya itu hanya ketua dan susunan kebawanya itu di tentukan anggap saja rapat pengurus yang diantaranya ada pengurus cabang atau pengurus PAC, seperti kami pun ditentukan jadi wakil ketua itu kami memang tidak tahu sebelumnya tiba tiba sudah tercatat, dan tidak pernah diajak rapat sebelumnya untuk pembentukan pengurus, jadi sudah serta merta dikondisikan dari pusat,” ujarnya.
Dikatakan Titus, yang mengusulkan ke pusat untuk kepengurusan dan ketua itu ia pun tidak tahu siapa yang mengusulkannya dan siapa yang menerima dirinya pun tidak tahu, begitu SK itu keluar, dikondisikan dan dikoordinasikan dengan yang lain termasuk para PAC, dan termasuk dirinya pun baru tahu hal itu bahwa ia jadi wakil ketua.

“Atas hal tersebut, mungkin ini kelemahan atau memang kami harus mengikuti seperti ini, kelemahan ini maksudnya adalah kami ini tidak tahu tiba tiba misalkan ditempatkan di posisi yang memang bukan porsinya atau keahliannya, siap dan tidak siapnya seharunya dipertanyakan, dengan hal tersebut mungkin ada pro kontra antara DPC dan PAC dengan munculnya SK tersebut,” pungkasnya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar