Pengtus Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

Kota, Korsum
Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dan alot, akhirnya Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang disahkan juga. Bupati Sumedang dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang telah menandatangani surat kesepakatan Raperda, Jumat (9/9), dalam Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, di Ruang Paripurna DPRD Sumedang.
Dalam laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) SOTK yang disampaikan oleh Ketua Pansus, Dadang Romansah menyebutkan, dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak berarti setiap penangan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.
“Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien, sehingga terbentuk organisasi perangkan daerah yang ramping struktur dan kaya fungsi,” katanya.
Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah beserta perubahannya, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daearah telah membawa dampak yang cukup signifikan terhadap tatanan penyelenggaraan pada setiap tingkatan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan kewenangan urusan pemerintahan dan penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota. PP ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, rasional, dan proporsional berdasarkan tepat fungsi dan tepat urusan sesuai beban kerja dan kondisi nyata di daerah.
“Sesuai PP No. 18 Tahun 2016, susunan perangkat daerah ditetapkan berdasarkan tipelogi yang ditentukan melalui variable beban kerja yang terdiri dari variable umum dan variable teknis,” kata Dadang lagi.
Raperda baru tentang OPD ini, lanjut Dadang, lebih ringkas dan sederhana karena ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Pasal 4 PP No. 18 Tahun 2016. Namun demikian, ada beberapa perubahan dan penyempurnaan selama pelaksanaan pembahasan Raperda ini, yaitu pada Bab II Pasal 2, dimana pada draft awal disampaikan Dinas yang akan dibentuk terdiri dari 21 Dinas. Tetapi hasil pembahasan dilakukan perombakan dan perumpunan sehingga disepakati hanya terdiri dari 19 Dinas. Adapun jumlah Badan yang dibentuk masih tetap seperti yang diusulkan, namun terdapat sedikit perubahan nomenklatur.
Sedangkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya seperti saat ini sampai ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan tersebut. Demikian juga Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang masih berpedoman kepada Perda No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Akademi keperawatan Kabupaten Sumedang dan Perda No. 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang, sampai dengan bergabungnya Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang dengan perguruan tinggi negeri dibawah kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
Sementara tipelogi kecamatan yang semula seluruh Kecamatan Tipe A, tapi hasil pembahasan Pansus disepakati ada 7 Kecamatan menjadi Tipe B, yaitu Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, dan Kecamatan Tanjungmedar.
Pada Bab VII tentang Ketentuan Penutup ditambahkan satu pasal yaitu Pasal 18 mengenai pengisian Kepala Perangkat daerah dan Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah yang berbunyi Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja daerah dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.
“Kaitan dengan pengisian atau staffing jabatan structural pada setiap OPD, hendaknya Saudara Bupati tetap mengedepankan kualifikasi dan kompetensi orang-orang yang akan ditunjuk untuk mengisi jabatan tersebut,” pungkas Dadang Romansah.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar