Sebagai Penerimaan Daerah Terbaik, Target BPHTB Harus Tercapai

Kota, Korsum
Target penerimaan BPHTB tahun ini dapat terpenuhi. Sebab, BPHTB saat ini merupakan pendapatan terbaik setelah Pajak  Bumi Bangunan (PBB) dalam penerimaan asli derah dari  sektor pajak daerah.
Menurut Sekretaris Daerah, H. Zaenal Alimin, penerimaan BPHTB ini digunakan untuk berbagai hal yang bertujuan pada pembiayaan pembangunan. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, penerimaan BPHTB maupun pajak-pajak daerah lainnya juga digunakan untuk pembangunan program-program pelayanan umum lainnya guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Sumedang.
Sekda menegaskan kepada Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) soal pengadministrasian transaksi jual beli harus benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan dan realita, khususnya terkait dengan harga berdasarkan NJOP atau harga pasar. Tidak bisa dipungkiri di lapangan banyak dan sering terjadi transaksi tanah yang nilainya tidak sesuai dengan kenyataan karena satu atau lain hal, terutama untuk menghindari BPHTB.
“Para aparatur PPAT harus dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga mereka bisa bertransaksi dengan jujur dan dapat membayar kewajibannya terhadap negara berupa BPHTB sehingga meningkatkan pendapatan daerah,” tandasnya ketika memimpin Rapat Optimalisasi dan Tertib Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Kamis (1/9) di Ruang Rapat Sekda.
Kadis Pendapatan Daerah, Sanusi Mawi menyampaikan, untuk perolehan pajak sampai dengan bulan September 2016, diantaranya Pajak Hotel 63,9%, Pajak Restoran 75%, Pajak Hiburan 90%, Pajak Reklame 53%, Penerangan Jalan PLN 56,6%, Pajak Parkir  52,2%, Pajak Sarang Walet karena targetnya sedikit 120%, Pajak Logam dan Batuan 36% , dan Pajak Galian C untuk dicek pendapatan daerah yang berasal dari BPHTB baru terpenuhi 36,89%.
Di tahun 2015 lalu,kata Mawi,  Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pendapatan Daerah berhasil memperoleh penerimaan dari sektor BPHTB sebesar Rp 21 miliar. Dan untuk target pada tahun 2016 sekitar Rp 19 milyar dengan realisasi sampai dengan bulan juli sekitar 6 milyar lebih.
Guna mewujudkan target BPHTB tahun ini sebesar Rp 19 miliar, perlu membangun kekuatan bersama dengan melakukan koordinasi dan intensifikasi bersama pemangku kepentingn yang ada yaitu PPAT, Notaris, BPN, maupun stakeholder terkait lainnya,” katanya.
Diperlukan membangun jembatan nurani sehingga terbentuk persepsi yang sama, guna membangun komitmen bersama untuk memberhasilkan target BPHTB tahun ini.
“Artinya, intensifikasi yang dilakukan yaitu dengan membangun forum silaturahmi. Sebab, pemangku kepentingan yang ada memiliki hubungan kausalitas yang tidak dapat dipisahkan dengan Dispenda,” terangnya.
Optimalisasi dan Tertib Administrasi BPHTB ini merupakan lanjutan dari Rapat sebelumnya. Tapi Kali ini fokus pembahasannya lebih menekankan mengenai kajian dan tinjauan proses validasi. Rapat dihadiri Sekda Zaenal Alimin didampingi jajaran Dinas Pendapatan Daerah, para Camat, Notaris PPAT se-Kabupaten Sumedang, BPN, Perbankan dan undangan lainnya.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar