Workshop Keuangan Desa Pedoman Penyusunan APBDesa

Cimalaka, Korsum
Seluruh kegiatan di pemerintahan desa diawali dengan penyusunan RKPDes yang merupakan salah satu tahapan penting sebagai landasan pembuatan APBDes. Dan pembuatan APBDes harus benar-benar memperhatikan bagaimana menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset melalui Kasubid Pengendalian Anggaran dan Evaluasi, Mia Rohmiatin, ruang lingkup pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan pemerintah daerah, prinsip penyusunan APBDesa, kebijakan penyusunan APBDesa, teknis penyusunan APBDesa, dan hal-hal khusus lainnya.
Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa TA 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Adapun pendapatan desa terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa), yaitu hasil usaha desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa.
“Namun begitu, desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa, seperti surat pengantar, surat rekomendasi, dan surat keterangan,” tutur Mia dalam Workshop Keuangan Desa, Selasa (30/8) di GOR Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka.
Pendapatan transfer terdiri dari Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi dana Desa, serta Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/APBD Kabupaten.
Dikatakan, paling sedikit 70% dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanaii penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara, 30% anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional BPD, serta insentif RT dan RW.
Belanja pegawai, lanjut Mia, dialokasikan untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa serta BPD. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan. Penganggaran Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dialokasikan pada APBDesa TA 2017.
“Tapi jaminan kesehatan selain yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBDesa. Apabila masih terdapat perikatan asuransi dengan pihak lain di luar BPJS, maka dapat dianggarkan pada APBDesa sampai berakhirnya masa kontrak dengan asuransi yang bersangkutan,” terangnya.
Lebih lanjut Mia menuturkan, pemerintah desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa TA 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kecuali itu, belanja modal digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
“Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, bahwa perencanaan aset desa dituangkan dalam RPJMDes untuk kebutuhan 6 tahun dan perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 tahun dituangkan dalam RKPDesa dan ditetapkan dalam APBDesa serta memperhatikan aset desa yang ada,” ungkapnya.
Bupati H. Eka Setiawan mengatakan, pemerintah desa harus mempunyai pedoman dalam menentukan skala prioritas sebagaimana terdapat dalam tema pembangunan daerah yakni Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Wilayah dan Percepatan Infrastruktur. Karena dengan infrastruktur yang memadai, roda perekonomian akan semakin maju.
“Yang harus menjadi prioritas adalah pembangunan jalan lintas desa dan sarana infrastruktur lainnya. Prioritas lainnya adalah Penghasilan Tetap (Siltap) Kades dan perangkat desa harus tepat diberikan tiap bulan, termasuk tunjangan kesehatannya.  Begitu pula tunjangan untuk guru ngaji di desanya masing-masing harus diprioritaskan pula,” tuturnya.
Bupati menegaskan agar para aparatur desa yang mengikuti workshop ini benar-benar menyimak dan mempelajari segala materi yang disampaikan sebagai bekal mereka dalam menyusun APBDes. “Baca kemabali semua aturan dan pedomannya. Jangan sampai salah apalagi coba-coba dilanggar. Resikonya besar sekali,” tegasnya.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar