Diduga, Translok Singkup Dijual Belikan

Sumsel, Korsum
Sebelumnya, perumahan Transmigrasi Lokal (Translok) Singkup Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dihuni sekitar  99 KK khusus untuk  warga Dusun Singkup. Saat itu (2004) di Dusun Singkup diancam bencana lonsor sehingga pemerintah merelokasi warganya  ke perumahan Translok di Dusun Ciawilarangan.
Namun kini, dari 99 KK hanya tersisa 4 KK yang masih bertahan diperumahan Translok. Muncul dugaan adanya transaksi jual beli atas rumah Translok yang tinggalkan penghuninya. Sebab kini, perumahan Translok banyak dihuni  warga luar Singkup, bahkan warga luar Sumedang.
Seperti dituturkan Rumiah (80) warga Singkup  yang mengaku salah satu dari 4 KK yang masih bertahan diperuhaman Translok.  Janda tua ini sudah hampir 12 tahun menempati salah satu rumah. Tapi kini, dia harus kehilangan tempat tinggalnya karena digusur proyek Tol sehingga dia harus numpang di  rumah tetangga.
“Rumah saya digusur Tol, diganti  PT. Wika sekitar Rp 25 juta. Namun saya tidak terima bahkan tak pernah lihat uang penggantian itu. Uang itu diterima sekelompok orang yang mengatasnama pengurus yang terdiri DPD Ciherang,  Rw dan Rt setempat,” ujar Rumiah di lokasi, Selasa (19/10).
Disebutkan, tahun 2004 Dusun Singkup terancam bencana longsor karena adanya retakan tanah menganga besar. Sehingga 99 KK warga dusun itu harus direlokasi  ke perumahan Translok. Namun tampaknya warga Singkup  tak benah tinggal di Translok dengan alasan jauh dari tempat kerja, terutama sulitnya air bersih.
Sehingga  satu persatu penghuni  Translok itu kembali  ketempat asalnya Dusun Singkup. Saat ini, hanya sisa 4 KK, sementara  95 unit rumah diperjual belikan antara Rp 3 juta hingga Rp 4 juta kepada warga luar oleh warga asal penghuni Translok. Bahkan ada yang ditinggalkan hingga kondirinya rusak parah.
“Informasinya warga Singkup yang sudah punya jatah rumah Translok ini, ditolak pemerintah menempati rumah di Sakurjaya, mereka harus kembali  ke Translok ini. Namun mau  pindah bagaimana, rumahnya juga sudah jadi milik warga lain bahkan sudah ada yang hancur,” katanya.
Ditempat terpisah, menurut warga Desa Ciherang Ato mengatakan, perumahan Translok Singkup tidak boleh diperjual belikan karena merupakan milik pemerintah. Terlebih Translok itu berdiri ditanah aset desa sehingga sesuatunya harus diserahkan kepada pihak desa.
“Seharusnya orang yang mengatasnamakan pengurus di Translok itu ada konfirmasi ke desa jika ada transaksi jual beli atas perumahan di Translok itu. Sebab, kades yang mengeluarkan kebijakan, bila pengurus itu tidak ada tugas dari desa, maka pengurus itu ilegal,” kata Ato dikantor desa, Selasa (19/10).
Ditempat yang sama, Kades Ciherang Iwan Gunawan mengatakan, perumahan Translok menempati tanah milik desa sekitar 5 hektar  yang saat ini hanya tersisa 5 KK warga Singkup yang tetap masih bertahan diperumahan Translok itu. Sementara yang lainya merupakan warga pendatang.
“Saya kurang tahu kronologisnya bahwa warga luar bisa menempati Translok Singkup. Disinyalir adanya jual-beli atas bangunan perumahan translok itu, tapi informasinya dari warga Singkup  ke warga pendatang,” ujarnya.
Diakui, ada tanah desa diarea perumahan itu dijadikan jalan lintas pembuangan tanah sekitar 100 meter oleh pihak Tol akses Disposal ke Desa Mulyasari dengan cara sewa selama 3 tahun, semuanya melalui musyawarah. Namun kades ngaku tidak tahu persis soal penggantian Tol Rp 25 juta untuk  rumah Rumiah.
“Desa juga mendengar adanya 1 unit peruhaman di Translok milik ibu Rumiah diganti pihak Tol Rp 25 juta. Itu merupakan tanggungjawab PT Wika yang ditangai pihak pengurus tokoh masyarakat. Namun harapan  saya bahwa ibu Rumiah itu mendapat kembali rumah itu,” katanya.**[yf saefudin]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar