Kejaksaan Sumedang Tangkap DPO Kasus P2IP Nanang Sari

Kota, Korsum
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (P2IP) yang mana program tersebut adalah program dari pusat Kementerian Pekerjaan Umum cq Dirjen Cipta Karya pada tahun 2010 di Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung, dengan besaran anggarannya yang dikucurkan Rp250 juta.
Berdasarkan informasi, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (puldata pulbaket) oleh Kejaksaan Sumedang, yang bergulir kepada tahap penyelidikan dan penyidikan pada tahun 2011/2012, sehingga memunculkan nama yaitu Nanang Sari orang yang bertanggungjawab atas program P2IP tersebut sebagai Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan, belum usai penyidikan, Nanang Sari Kabur dan menghilang pada tahun 2013.
“Desa Cikahuripan ini kan mendapatkan bantuan pembangunan jalan, Tembok Penahan Tebing (TPT) yang anggarannya dari program P2IP tersebut sebesar Rp 250 juta, untuk bisa diserap dan hasil pembangunannya bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat,” jelas Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) pada Kejaksaan Sumedang, Deny Merincka Pratama, saat dikonfirmasi Korsum, Rabu (19/10), di ruang kerjanya.
Lebih lanjut, dalam melakukan penyidikan tersebut secara mengaggetkan semua pihak, Nanang Sari melarikan diri lalu menghilang pada tahun 2013, sehingga pihak dari kejaksaan Sumedang menetapkan Nanang Sari sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan melakukan koordinasi dengan Kejagung lalu pihak dari Kejagung menyebarkan kesetiap pelosok, pelarian Nanang harus berakhir di tahun 2016 pada bulan Okteber ditangkap di Bengkulu lalu digiring ke Kabupaten Sumedang.
“Sesuai dengan tuntutan hasil penyidikan bahwa Nanang Sari diancam dengan Undang undang Tipikor pasal 2 ayat (1) menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara di pidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar,” katanya.
Masih kata Deny, pasal 3 meneyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.***[Dady]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar