APBD Perubahan 2016 Terjun Bebas Hingga Defisit 17,8 Miliar


Kota, Korsum
DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat membahas hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD Perubahan Tahun 2016 Kabupaten Sumedang. Gubernur memberikan koreksi atas pendapatan APBD Perubahan dari Rp 2,912 triliun lebih menjadi Rp 2.487 triliun atau defisit Rp 17,8 miliar. Defisit ini berasal dari penerimaan pendapatan lain-lain yang sah bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten, terutama pajak rokok.
Menurut Ketua TAPD Sumedang, Dede Hermasah, hasil koreksi ini menyebabkan TAPD kebingungan untuk membiayai sejumlah pengeluaran atau belanja yang sudah masuk dalam pos belanja APBD Perubahan Tahun 2016. “Akibatnya kami harus siap-siap memangkas belanja daerah karenya hanya ada dua cara ketika anggaran deficit, yaitu menambah pendapatan dan atau mengurangi belanja,” katanya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Sumedang bersama TAPD Sumedang di DPRD Sumedang.
Dede menambahkan, sejumlah solusi akan dilakukan dengan mengurangi perjalanan dinas, menghapus kegiatan yang sudah dianggarkan pada APBD murni namun belum dilaksanakan, dan merasionalisasi kembali anggaran belanja pada APBD Perubahan 2016.
“Solusi tersebut harus berani kita lakukan, termasuk menambah pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nampaknya akan sulit dilakukan untuk menutupi kekurangan sebesar Rp 17 miliar. Tapi harus secepatnya karena anggaran harus segera berjalan,” ujarnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Ramdan Ruhendi Dedi mengatakan, berkurangnya pendapatan daerah ini karena ada lima hal yang dikoreksi gubernur yang semuanya merupakan pendapatan bagi hasil pajak. Kelima jenis bagi hasil pajak tersebut adalah Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
Dedi menyebutkan, empat bagi hasil dikoreksi gubernur dan dinyatakan kelebihan prediksi hitung. Satu jenis bagi hasil yaitu Pajak Air Permukaan dikoreksi kurang hitung, sehingga ada tambahan penerimaan meski hanya sebesar Rp 12 juta saja. “Yang paling besar selisihnya alias meleset penghitungannya adalah Bagi Hasil Pajak Rokok hingga Rp 12 miliar. Bagi hasil pajak lainnya selisihnya Rp 1,8 juta sampai Rp 2,5 juta,“ ungkapnya.
Dikatakan, sejumlah perjalanan dinas eksekutif maupun legislatif di Sumedang yang berasal dari penganggaran kegiatan dalam APBD murni Tahun 2016 bakal dihapus demi menyiasati defisit anggaran tersebut. Hal ini dilakukan bersamaan dengan pemangkasan sejumlah kegiatan yang juga belum dilakukan di tahun anggaran murni dalam kurun waktu dua bulan lagi.
Selain itu, sejumlah kegiatan kurang strategis lainnya juga akan dipangkas dan dihapus jika belum dilakukan di akhir tahun anggaran ini. Pihaknya juga akan merasionalisasi kembali anggaran belanja yang sudah masuk dalam APBD perubahan.
“Kalau ada kegiatan yang tadinya dibiayai oleh APBD murni, tapi belum dilaksanakan kemungkinan akan dihapus atau dibatalkan. Juga kegiatan di APBD perubahan yang tidak bersifat fisik yang akan dihapus. Cara ini dilakukan karena pemkab tak mungkin menambah anggaran pendapatan lagi apalagi dari unsur Pendapatan Asli Daerah,” tandas Dedi Ramdan.
Sementara Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Atang Setiawan mengatakan, dengan dipangkasnya belanja perjalanan dinas, penambahan anggaran untuk DPRD yang akan digunakan untuk perjalanan dinas ke luar Jawa terancam ditunda. Padahal, akhir tahun ini anggota DPRD mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,6 miliar untuk studi banding ke Banjarmasin, Kalimantan sampai Lombok, Nusa Tenggara Barat. “Ya, semua perjalanan dinas termasuk perjalanan dinas di DPRD juga,” katanya.
Lebih lanjut Atang mengatakan, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga sebetulnya bisa ditunda untuk dua bulan sudah cukup menutup defisit. “TPP itu jangan menjadi anggaran tetap yang setiap tahun harus ada karena TPP itu harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Atang.
Salah satu Anggota Banggar dari Fraksi PPP, Asep Ely Gunawan menuturkan, Dinas Pendapatan sudah menginformasikan bakal adanya tambahan pendapatan lain-lain yang sah dari bagi hasil pajak rokok sebesar Rp 11 miliar. Namun nyatanya, justru sektor inilah yang menurun drastis penerimaannya hingga mencapai Rp 11,3 miliar.
“Kami kecewa masih adanya kesalahan penghitungan seperti apa yang pernah terjadi pada penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD murni tahun 2016,” tuturnya.
Namun begitu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Dispenda, Tuti Ruswati membahtah telah melakukan kesalahan penghitungan. Menurutnya, adanya penambahan pendapatan pada saat pembahasan APBD Perubahan sudah merupakan hasil kroscek akuarat serta berdasarkan bukti-bukti tertentu.
“Saat itu memang betul akan ada tambahan pendapatan lain-lain yang sah dari bagi hasil pajak sebesar Rp 11 miliar. Tetapi ternyata penerimaan bagi hasil pajak rokok yang diterima provinsi dari pusat pun berkurang karena secara nasional pendapatan pajak rokok memang berkurang. Akibatnya, penerimaan bagi hasil pajak rokok pemerintah Kabupaten Sumedang dari provinsi pun menjadi berkurang pula,” tukas Tuti.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar