Butuh 150 Miliar Untuk Pemulihan Pasca Bencana Sumedang



Kota, Korsum
Pemerintah Kabupaten Sumedang saat ini sedang menghadapi masa pemulihan pasca bencana alam yang melanda beberapa wilayah Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, pemerintah melakukan inventarisasi secara rinci kerugian dan kajian kebutuhan pascabencana, kerusakan perumahan, infrasturktur, ekonomi produktif, sosial, lintas sektor hingga pembiayaan atau pendanaan kerusakan.
Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan mengungkapkan, pemerintah Sumedang telah melakukan rekapitulasi penilaian kerusakan dan kerugian yang disebabkan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sumedang. Hasilnya, sebesar Rp 96.036.118.750, meliputi kerugian dan kerusakan perumahan, infrastruktur, sosial dan ekonomi masyarakat Sumedang. Jumlah kerugian sebesar itu, untuk status milik pemerintah senilai Rp 57.723.718.750 dan status milik swasta senilai Rp 38.312.400.000.
“Tetapi hasil rekapitulasi kebutuhan pemulihan secara total, dibutuhkan anggaran yang besar, yaitu senilai Rp 150.532.070.000,” terangnya.
Berdasarkan hasil kajian Badan Geologi, wilayah Kabupaten Sumedang mayoritas merupakan wilayah rawan bencana, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang mengusulkan Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan untuk relokasi rawan bencana. Namun saat ini sebanyak 105 KK (375 jiwa) masih menempati huntara di Desa Sakurjaya, dan 747 KK kembali ke rumah masing-masing dan rumah keluarganya.
Sebagai upaya pemulihan, khususnya untuk pemukiman, relokasi warga korban bencana alam yang berada di Hunian Sementara (Huntara) Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya agar bisa ditetapkan menjadi Hunian Tetap (Huntap) dan pemerintah Sumedang siap menempuh setiap tahapan prosesnya.
“Namun tentunya kita berharap Kementerian PU Pera dan Pemprov Jawa Barat tetap memberikan bantuan seperti halnya yang dilakukan terhadap korban bencana yang dialami di Kabupaten Garut. Cepatnya penanggulangan bencana di Sumedang, itu karena koordinasi yang dilakukan terjalin dengan baik, ujarnya.
Bupati mengungkapkan, huntara Sakurjaya merupakan aset dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang awalnya diperuntukan bagi OTD Waduk Jatigede, maka proses untuk membuat huntara Sakurjaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang harus mengajukan proposal permohonan kepada Kementrian PU Pera dengan melakukan usulan terlebih dahulu ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk diverifikasi oleh tim dari Kementerian PU Pera dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Sekretaris BPBD, Joni Subarya, dalam rapat koordinasi pembahasan hasil inventarisasi kerusakan dan kebutuhan pemulihan pascabencana di Kabupaten Sumedang di Graha BNPB Jakarta beberapa waktu lalu, Direktur Penilaian Kerusakan pada Direktorat Penilaian Kerusakan BNPB, Ir. Hj. Neulis Zuliasri.,M.Si menuturkan, rumusan kebutuhan program/kegiatan per sektor/sub sektor, Kontribusi Program dan Kegiatan serta Pembiayaan TA 2016, TA 2017 dan TA 2018 dari APBD, APBN atau pun Hibah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar