Disdikbud Lakukan Evaluasi Kinerja


Kota, Korsum
Sebagai upaya konsolidasi organisasi dalam mewujudkan Visi RPJMD Sumedang Senyum Manis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sumedang melakukan koordinasi dan evaluasi di lingkup Disdikbud Kabupaten Sumedang, Senin (31/10) di Aula Gedung Islamic Centre Sumedang.
Kepala Disdikbud Kabupaten Sumedang, H. Sonson M. Nurikhsan menuturkan, kegiatan tersebut sangat strategis dalam membina sekaligus meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pada Disdikbud kabupaten Sumedang. “Kegiatan ini penting untuk menyampaikan informasi sekaligus sebagai evaluasi terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan sesuai perkembangan kebijakan yang berlaku,” ucapnya.
Sonson menyebutkan, di Disdikbud akan terjadi perubahan seiring dengan rencana perubahan SOTK yang mulai berlaku pada awal 2017. “Bidang Kebudayaan akan kembali berada di bawah Disparbud. Sedangkan Bidang Pendidikan Menengah akan diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi nantinya yang ada adalah Bidang SD, Bidang SMP, Bidang PAUD, serta Bidang Sarana dan Prasarana. Meski urusan pendidikan menengah dikelola oleh Pemprov, namun pengawasan dan penilaian kinerja guru-gurunya masih dilakukan oleh Pemkab Sumedang,” tuturnya.
Sonson pun meminta agar keberadaan UPTD tidak dihilangkan mengingat masih dibutuhkan di wilayah. “Disdikbud masih butuh UPTD untuk hadir di wilayah. Oleh karenanya, kami mohon agar keberadaannya tetap dipertahankan. Mengenai jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan,” pintanya.
Bupati H. Eka Setiawan mengungkapkan, peran guru dan tenaga kependidikan  sangat penting dan mulia dalam menjamin kelancaran dan ketertiban kegiatan belajar mengajar di sekolah se-Kabupaten Sumedang.
Namun begitu, Bupati mengingatkan untuk tetap fokus bekerja tanpa harus terpengaruh oleh situasi politik yang berkembang. “Sebagai pegawai maupun pejabat Pemkab Sumedang, saya minta agar saudara-saudara tetap bekerja dengan baik dan fokus kepada tupoksinya masing-masing. Jangan sampai disibukkan dengan perkara-perkara yang berbau politik,” katanya.
Dalam mendukung upaya pemerintah menyapu bersih pungutan liar (Pungli), Bupati meminta seluruh jajaran di Disdikbud agar melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kalau tidak ada pungli di tempat Bapak Ibu bekerja, tidak perlu takut. Semua kegiatan adminsitrasi harus dilaksanakan tertib dan hati-hati. Jangan sampai tersandung masalah hukum,” ujarnya.
Mengenai usulan dipertahankannya UPTD pada SOTK baru, Bupati akan mengkaji usulan terebut. “Aturan keberadaan UPTD ini masih debatable. Namun sepanjang masih ada ruang, kemungkinan tersebut bisa diwujudkan,” tutur Bupati.
Rakor diikuti sekitar 900 orang peserta yang merupakan para pejabat struktural dan fungsional lingkup Disdikbud. Pejabat struktural mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kabid, Kasubag, Kasi, Kepala UPTD, Kasubag TU pada UPTD, sampai Kepala TU Sekolah. Sedangkan pejabt struktural mulai dari para pengawas satuan pendidikan, penilik, dan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar