Revisi Perda RTRW Harus Selesai Akhir Tahun 2016


Kota, Korsum
Saat ini, Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2011–2031 sudah tidak bisa mengakomodir kondisi riil di lapangan. Sebab itu, revisi terhadap Perda tersebut harus dilakukan secepatnya dan ditargetkan harus selesai di akhir tahun 2016 ini.
“Selain berkembangnya kebijakan di tingkat pusat dan provinsi mengenai RTRW, perkembangan yang cukup pesat di lapangan juga harus dicermati. Jadi saya minta proses revisi ini beres di bulan Desember 2016 sehingga di awal 2017 sudah masuk tahapan legislasi (Raperda),” tandas Bupati Eka Setiawan dalam Rapat Pemutakhiran Peta Dasar Kabupaten Sumedang dalam rangka Peninjauan Kembali (review) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 di Aula Rapat Tadjimalela, Bappeda Kabupaten Sumedang, Selasa (1/11).
Bupati juga meminta para Kepala SKPD untuk aktif memberikan masukan selama proses revisi berlangsung. “Saya minta semuanya, termasuk para Camat, berpartisipasi aktif dalam penyempurnaan RTRW ini. Jangan sampai ketika sudah jadi, baru banyak yang protes,” tutur Bupati.
Meski demikian, Bupati tidak mau hasil revisi tersebut bersifat asal-asalan karena dikejar waktu. “Semuanya tetap harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Memang sangat sulit dilakukan, namun dengan kerja keras dan usaha bersama, saya yakin bisa,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda H. Zaenal Alimin selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sumedang, meminta agar pihak konsultan tidak mengakomodir adanya titipan-titipan dari pihak tertentu selama pengerjaan revisi. “Dalam penyusunan revisi RTRW ini jangan sampai dicampuri oleh kepentingan sebagain golongan yang hanya mencari keuntungan semata. Semuanya harus dilakukan sesuai kenyataan dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Sekda juga meminta kepada para Kepala Dinas dan Camat agar mempedomani hasil revisi RTRW tersebut dalam setiap kegiatan di masing-masing SKPD jika sudah sah menjadi produk hukum. “Jika sudah jadi, semuanya harus memiliki Perdanya, bisa membacanya, dan menjabarkannya. Termasuk di dalamnya mengenai aturan perizinan yang dikeluarkan harus atas rekomendasi BKPRD,” ucapnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumedang H. Subagio mengatakan, proses peninjauan kembali (review) RTRW dilakukan 1 kali dalam 5 tahun dan ditetapkan melalaui Keputusan Bupati untuk peninjauan kembali RTRW. “Pelaksanaan review dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati. Sesuai dengan kewenangannya, tim akan melakukan pengkajian RTRW dan peraturan perundang-unganan serta kebijakan lainnya yang terkait pelaksanaan RTRW,” ucapnya.
Proses selanjutnya, lanjut Subagio, evaluasi dan penilaian terhadap kualitas RTRW, tingkat kesahihan RTRW dan tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang. “Kualitas RTRW dan kesahihan RTRW dinyatakan baik jika dinilai lebih dari 50 %. Sedangkan simpangan dinyatakan kecil jika dinilai kurang dari 50 %,” terangnya.
Sementara Heri Permana dari Tim Konsultan menyatakan, pemutakhiran peta dasar dalam proses review bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi pemanfaatan ruang yang akurat sesuai dengan kondisi existing dan daya dukung lingkungan yang dituangkan dalam bentuk peta skala 1:50.000. “Melalui kegiatan ini diharapkan tersedianya peta dasar yang akurat dan mutakhir sebagai acuan dalam meninjau ulang Perda RTRW berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pemanfaatan ruang di lapangan,” pungkasnya.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar