APBD Kabupaten Sumedang T.A 2017 Capai 2,4 T Lebih

Kota, Korsum
Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan bersama atau MoU antara Pimpinan DPRD Sumedang dengan Bupati tentang Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2017, Bupati telah melaksanakan kewajiban yuridis dan sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD Rancangan Perda tentang APBD tersebut dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Menurut Tim Banggar DPRD Sumedang yang disampaikan oleh Bagoes Nurochmat, rangkaian pembahasan APBD Tahun 2017 memiliki makna dan kekhususan tersendiri, mengingat tahun 2017 merupakan awal pelaksanaan secara efektif UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rangka pelaksanaan kedua undang-undang tersebut, pemerintah daerah telah melaksanakan langkah-langkah konsolidasi memenuhi ketentuan-ketentuan yuridis. Diantaranya dengan melakukan perubahan perda tentang kewenangan/urusan pemerintah daerah, penyusunan Perda tentang RPJMD dan Perubahan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah.
“Ketiga ketentuan tersebut merupakan prasyarat untuk dapat disusun dan dibahasnya rancangan APBD Tahun 2017. Kebijakan tersebut ditegaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 061 Tahun 2016,” ungkapnya dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Perda APBD Tahun Anggaran 2017, Rabu (30/11) di Ruang Rapat Paripurna I Gedung DPRD Sumedang.
Pada Oktober 2016, Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dapat diselesaikan dengan dilengkapi pengaturan secara teknis dalam bentuk Peraturan Bupati yang mengatur tentang Bagan Struktur Organisasi (BSO), uraian tugas pokok dan fungsi struktur OPD dan Perbup tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Atau Badan.
“Namun demikian, pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017 tidak dapat dilaksanakan sebelum Perbup tentang RKPD Tahun 2017 disesuaikan dan mengacu kepada Perda tentang OPD baru,” imbuhnya.
Pembahasan RAPBD ini merupakan finalisasi dari pembahasan pasca ditetapkannya KAUA-PPAS Tahun 2017. Namun dalam perjalanan penyusunan RAPBD Tahun 2017 ini, telah diterbitkan Perpres yang devfnitip mengenai dana perimbangan yang bersumber dari APBN dan Peraturan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Barat.
Dana bagi hasil pajak yang bersumber dari APBN mengalami penurunan dari asumsi semula yang ditetapkan dalam KUA-PPAS sebesar Rp 1,5 milyar lebih atau 1,68% dan dana bagi hasil yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat terkoreksi sebesar Rp 3,3 milyar lebih atau sebesar 2,8%. Penurunan yang sangat tajam terjadi dari bantuan keuangan yang bersumber dari Pemprov Jabar sebesar Rp.35 milyar lebih sehingga penerimaan daerah secara keseluruhan terkoreksi sebesar Rp 25,7 milyar lebih.
“Penurunan asumsi penerimaan pendapatan ini berkorelasi secara langsung terhadap struktur RAPBD dan berdampak terhadap terjadinya penurunan asumsi belanja daerah,” jelas Bagoes.
Soal defisit anggaran, secara komulatif tidak hanya dipicu oleh penurunan pendapatan yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi pada struktur penerimaan daerah, tetapi juga dipicu oleh beberapa asumsi belanja wajib dalam rangka pelayanan yang merupakan kegiatan strategis daerah yang harus dibelanjai melalui APBD Tahun 2017, yaitu belanja untuk penanganan kebersihan dan kesampahan serta pemeliharaan penerangan jalan umum (pju) yang belum teranggarkan dalam KUA-PPAS.
Bagoes menyebutkan, sesuai dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2014 yang diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri tentang pemenuhan kewajiban pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus terpenuhi sebesar 10% dari total dana perimbangan setelah dikurangi DAK, jumlah alokasinya kekurangan sebesa Rp 11,9 milyar lebih. Maka total defisit secara keseluruhan baik dari kekurangan penerimaan daerah maupun dari kekurangan belanja daerah mencapai hampir Rp 25,7 milyar.
Kondisi defisit diatas, lanjutnya, mau tidak mau harus dapat ditutup melalui dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PAD-S) dan melalui rasionalisasi belanja. Upaya peningkatan pendapatan yang bersumber dari PAD-S sangat sulit dicapai mengingat terjadi asumsi penurunan yang cukup besar pada pos pendapatan pajak BPHTB dan pajak Minerba. Sehingga pendapatan dari pajak daerah diasumsikan turun sebesar 1,95%, tetapi pos pendapatan dari jenis pajak lainnya tetap diasumsikan naik.
Upaya kedua, yaitu rasionalisasi belanja baik pada belanja langsung maupun tidak langsung merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan. “Rasionalisasi pada pos tidak langsung berupa penghitungan kembali Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan mengeluarkan alokasi TPP untuk PNS Guru SLTA yang berubah status menjadi pegawai provinsi sebanyak kurang lebih 2000 orang yang jumlahnya mencapai Rp 20 milyar lebih,” imbuhnya.
Sementara, rasionalisasi pada pos belanja langsung dilakukan baik pada pos belanja wajib/urusan dan belanja program/kegiatan yang dipandang kurang prioritas dan mendesak pada beberapa SKPD dan beberapa kegiatan pada pos belanja wajib/urusan yang merupakan kewenangan desa yang dikategorikan bukan kewenangan kabupaten.
“Upaya rasionalisasi anggaran ini mengacu pada ketentuan Permendagri No. 32 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD yang mensyaratkan bahwa alokasi belanja daerah digunakan untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota,” katanya.
Perubahan asumsi pada bagian pendapatan dan belanja daerah telah merubah struktur dan postur RAPBD tahun 2017 dan merubah asumsi pendapatan belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam KUA-PPAS tahun 2017. Yaitu jumlah pendapatan daerah Rp 2.459.333.031.854,89, jumlah belanja daerah Rp 2.454.148.867.300,89, jumlah penerimaan pembiayaan Rp 215.835.446,00, dan jumlah pengeluaran pembiayaan Rp 5.400.000.000,00.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5,6 milyar dialokasikan untuk penyertaan modal yang bersifat permanen pada PDAM dan PD BPR Bank Sumedang sebesar RP 2,8 milyar, penyertaan modal non permanen melalui Kredit Kesuma pada PD BPR Bank Sumedang sebesar Rp 1,2 milyar dan pembayaran pokok utang pada Bank Indonesia sebesar Rp 1,6 milyar.
Besaran penyertaan modal kepada BUMD tersebut belum memenuhi ketentuan besaran yang ditetapkan dalam perda tentang penyertaan modal mengingat keterbatasan dana dan akan diupayakan untuk dipenuhi pada Perubahan APBD 2017.
“Penambahan penyertaan modal non permanen dalam bentuk Kredit Kesuma sebesar Rp 1,2 milyar untuk mengantisipasi penambahan kuota kredit yang diperuntukan sektor informal/UMKM Pasar Sandang Sumedang yang diperkirakan meningkat pada tahun 2017,” pungkas Bagoes.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar