Permasalahan OTD Jatigede Yang Tak Kunjung Selesai TB. Hasanudin Sebut Bupati Hanya Omdo

Sumedang Selatan, Korsum
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dinilai kurang respon terhadap sejumlah permasalahan Orang Terkena Dampak (OTD) Waduk Jatigede. Karena, pada kenyataannya sampai saat ini masih menyisakan sejumlah permasalahan, seperti masalah sosial, ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain
“Saya banyak menerima keluhan dari sejumlah warga OTD Jatigede soal kondisi disana, baik dampak sosial, infrastruktur seperti jalan, rumah dan listrik yang belum selesai. Kemudian juga sarana pendidikan yang belum optimal hingga persoalan kehidupan mereka setelah kehilangan pekerjaan lantaran sawah dan lahan pertanian garapan mereka yang terendam Waduk Jatigede,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari fraksi PDIP, TB Hasanudin, Kamis (29/12) di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang.
 Sikap Bupati beserta jajarannya di Pemkab Sumedang yang terus menunda-nunda penyelesaian dampak sosial Jatigede ini, merupakan pembiaran. Padahal, Presiden Jokowi ketika meninjau langsung Waduk Jatigede beberapa waktu lalu, sudah berkomitmen akan menyelesaikan semua permasalahan dampak sosial Jatigede hingga tuntas sampai akhir tahun 2016 ini. Tapi faktanya, permasalahan Jatigede tidak kelar-kelar juga.
“Eka hanya omdo alias omong doang,” tandas TB.
Ia mengatakan, jika terus dibiarkan, masyarakat di jatigede mau makan darimana karena lapangan pekerjaannya tidak ada. Sementara untuk alih profesi dari pertanian ke perikanan menjadi nelayan harus memiliki pengetahuan di bidang perikanan.
“Bahkan untuk sekedar memasang jaring apung saja tidak boleh karena berbenturan dengan peraturan daerah,” tukasnya.
Untuk menuntaskan permasalahan tersebut, kata TB, pihaknya berharap ada komunikasi yang baik antara pihak pemda, dalam hal ini eksekutif dengan legislatif baik di tingkat daerah maupun pusat. tapi juga harus disertai dengan data-data yang secara rinci, akurat, dan akuntabilitas.
TB menuturkan, data harus masuk terlebih dulu ke Pemda, lalu dipilah mana yang merupakan kewenangan pemda. Lalu serhakan ke provinsi, nanti provinsi pun akan memilah yang jadi kewenangan mereka. Selanjutnya, provinsi menyerahkan data tersebut ke pusat yang jadi kewenangannya. “Saya siap membantu, tapi saya tidak mungkin membawa data langsung dari bawah. Makanya suruh Bupati telpon saya,” tandas TB. Hassanudin.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar