Unit Saber Pungli Sumedang Siap Basmi Pungli Recehan Dan Pungli Staffing Pejabat

Kota, Korsum
Berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016, Unit Saber Pungli Kabupaten Sumedang resmi dikukuhkan oleh Bupati Eka Setiawan, Selasa (27/12) di Gedung Negara.
Adapun susunan inti Saber Pungli Kabupaten Sumedang sesuai dengan struktur dari pusat, yaitu Pembina Bupati H. Eka Setiawan, Ketua Pelaksana Wakapolres Sumedang, Wakil Pelaksana 1 Kepala Inspektorat Uus Sundawan, Wakil Pelaksana II Kasi Intel Kejari Sumedang, dan Sekretaris Asda Pemerintahan, ditambah dengan bidang-bidang yang melibatkan unsur Pemkab, Polres, Kejaksaan, Sub Denpom dan yang lainnya.
Ketua Pelaksana Harian Unit Saber Pungli Kabupaten Sumedang, Kompol Rendra Oktadinata mengatakan, sementara ini pihaknya sedang menyatukan visi dan misi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Perpres tersebut.
Sasarannya semua mengenai pelayanan masyarakat di pemerintahan mulai dari desa sampai dengan kabupaten. Kemudian kegiatan pelayanan umum di kepolisian ataupun di pelayanan yang lain kegiatan-kegiatan masyarakat.
“Sanksinya nanti kita lihat dari ancamannya. Kalau misalnya itu administrasi kita sesuaikan dengan inspektorat ataupun apa, kalau memang ada sanksi pidananya kita akan pidanakan sesuai dengan ancaman pidana yang melekat pada pelanggaran pungli yang dilakukannya,” ujarnya.
Rendra mengungkapkan, sampai saat ini belum ada pengaduan tentang pungli ini. Namun begitu, masyarakat yang ingin melaporkan adanya kegiatan pungli bisa melalui email ke saber.pungli.kabsumedang@gmail.com atau melalui facebook saberpungli kabsumedang.
“Kalau laporannya jelas, akan kita tindaklanjuti. Tapi kalau tidak jelas dan hanya sebagai hoaks atau fitanah, tentu tidak akan kita tanggapi. Jadi masyarakat agar memberikan informasi yang akurat dan disertai data diri yang lengkap. Tapi jika tidak ingin diketahui datanya, kirimkan saja lewat email,” jelas Wakapolres Sumedang ini.
Soal rawannya pungli pada pelaksanaan SOTK baru di lingkungan pemerintahan daerah, sebut Rendra, pihaknya belum menemukan indikasi adanya pungli. “Tapi kalau memang ada, kami siap menerima laporannya karena di unit ini juga ada inspektur yang akan langsung menindaklanjuti sekiranya ada pungli dalam penentuan jabatan ataupun struktur dalam SOTK yang baru," tegasnya.
Sementara Bupati Eka Setiawan mengakui, anggaran untuk operasional saber pungli ini memang tidak ada. Namun ia akan memasukannya dalam anggaran tahun 2017. Adapun besarannya belum bisa ditentukan. “Nanti kita lihat potensinya saja, yang penting ada anggarannya. Karena kalau tidak ada anggaran semuanya juga akan sulit dan tidak akan optimal kinerjanya,” katanya.
Dengan jumlah anggota yang cukup banyak ini, lanjut Eka, sesuai dengan petunjuknya seperti itu. Ada bagian-bagiannya. Ada bagian pencegahan, penindakan dan yang lainnya. “Sasarannya semua pelayanan publik yang ada potensi pungutan-pungutan yang memang harus kita bereskan,” lanjutnya.
Adapun sanksi bagi yang kedapatan melakukan pungli, akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Kalau yang kecil-kecil mungkin teguran, ada tahapannya. Kalaupun pembentukan unit saber pungli di Kabupaten Sumedang ini dinilai terlambat, ya karena anggarannya memang tidak ada. Tapi di tahun 2017 kita coba ploting,” imbuhnya. 
Terkait penempatan pejabat atau staffing dalam SOTK baru nanti, bupati menandaskan tidak ada pungli karena semua ada mekanismenya. “Kalau eselon III dan IV ada evaluasi, sedangkan eselon II harus melalui seleksi JPT,” pungkas Bupati.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar