Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bakal Dikembalikan Lagi ke Desa

Kota, Korsum
Alokasi penerimaan dan pendapatan desa, merupakan kontribusi dari pajak daerah, termasuk dari pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta alokasi dana desa, minimal 10 persennya akan dikembalikan lagi ke desa.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang, H. Ramdan Ruhendi Dedy, ketika menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada perwakilan kolektor di tingkat desa se-Kabupaten Sumedang, Rabu, (8/3) di Gedung IPP, yang juga dihadiri Bupati Sumedang, Sekda, serta para Camat dan Kepala Desa.
Ramdan mengungkapkan, maksud penyelenggaraan kegiatan penyampaian SPPT PBB P2 saat itu adalah sebagai dasar pemungutan dan penagihan PBB oleh para kolektor desa terhadap para wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajibannya. “Saya harap, ini dapat mempercepat dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya mengenai penerimaan pajak dari sektor PBB P2 dari tahun 2017," ungkapnya.
Disebutkan, jumlah SPPT yang akan diserahkan tersebut sesuai dengan daftar himpunan ketetapan pajak PBB P2 tahun 2017, yaitu terdapat sebanyak 805.856 lembar SPPT, dengan nilai ketetapan sebesar Rp 33.089.865. Dengan rincian dari buku 1, 2, 3 ketetapan di bawah 2 juta rupiah yang dikelola langsung oleh kecamatan/kelurahan/desa adalah sebanyak 804.993 SPPT, dan buku 4, 5 ketetapan di atas 2 juta rupiah, sebanyak 863 SPPT.
Sesuai dengan himpunan ketetapan pajak PBB P2, lanjutnya, mengalami kenaikan sebesar Rp 8 milyar dari tahun sebelumnya (2016). “Saya ingatkan juga kalau jatuh tempo pembayaran PBB P2 adalah pada bulan September 2017. Bilamana pembayaran dilakukan lewat dari tanggal jatuh tempo tersebut, maka akan dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 2 persen pada setiap bulannya," tutur Ramdan.
Langkah dan upaya yang harus dilakukan pemerintah desa dan kelurahan, yakni sebelum disampaikan kepada wajib pajak, SPPT PBB P2 agar dicocokan terlebih dahulu dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) lalu segera serahkan SPPT kepada wajib pajak dan langsung menyetorkan ke bank penerima setoran PBB.
Merekapitulasi kekeliruan/permasalahan SPPT PBB dan melaporkannya ke Bappenda Sumedang paling lambat 3 bulan setelah SPPT diterima. Melakukan penagihan dan pemungutan secara intensif ke tiap dusun/masyarakat/wajib pajak dengan mengimformasikan untuk melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo.
Bilamana terdapat permasalahan dan hambatan di lapangan tentang pengelolaan PBB P2, agar segera berkoordinasi dengan kecamatan atau Bappenda. Menindaklanjuti piutang PBB P2 secara berkala dengan melakukan verifikasi dan penagihan terhadap wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pada tahun 2014 hingga tahun 2015.
Sementara itu, Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan menyebutkan, APBD Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2017 ini sekitar Rp 2,5 triliun. Dengan begitu, kalau PBB P2 harus mengumpulkan sebesar RP 33 miliar, itu berarti hanya sekitar satu persennya saja dari pendapatan daerah.
“Tetapi yang satu persen itu sangatlah penting, karena bisa digunakan untuk pemerintahan dan pembangunan daerah. Makanya saya harap para kolektor dapat menyampaikan SPPT ini kepada para wajib pajak. Dan saya harap tagihan dari pajak ini dikumpulkan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," katanya.
Sebagai Stimulus bagi para kolektor, Eka menjanjikan untuk memberikan reward kepada para kolektor yang berhasil mencapai target yang dibebankan. “Kedepannya, kita coba kemas bagaimana caranya para pengumpul pajak ini menndapatkan honor, karena para kolektor ini merupakan orang yang turut berperan dalam pembangunan Sumedang," tandasnya.
Secara simbolis Bupati menyerahkan SPPT PBB P2 yang diberikan kepada empat desa, yaitu Desa Cipasang Kecamatan Cibugel, Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta, Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede, dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas.

Dasar hukumnya, UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP No. 55 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Daerah, Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, PBB P2 Menjadi kewenangan pemerintah daerah, Perbup No. 33 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan PBB P2, dan Kepbup No. 25 Tahun 2017 Perihal ketetapan NJOP PBB P2 Tahun 2017.**[Dady/Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar