DPRD Setuju Akper Diserahkan Kepada UPI

Kota, Korsum
Akhirnya DPRD Sumedang menyetujui juga alihkelola Akademi Keperawatan (Akper) Sumedang kepada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Sumedang setelah mendapat penjelasan dari tim asistensi pemerintah daerah, Rabu (22/3).
"Kami menyetujui pengalihkelolaan Akper kepada UPI karena memang ada Permenristek yang telah mengaturnya, bahwa Akper yang berstatus negeri harus dialihkan kepada lembaga pendidikan tinggi juga," kata Jajang Heryana, Ketua Rapat Gabungan Komisi A dan C bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah tentang Alih Kelola Akper, Rabu (22/3) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumedang.
Namun begitu, kata Jajang, persetujuan ini masih belum tuntas. Pasalnya, DPRD akan meminta rincian daftar aset yang disebut mencapai Rp 3,3 miliar. “Aset Akper ini tidak perlu di-appraisan lagi tetapi harus ada rincian aset apa saja yang akan dilepaskan dilepaskan dan diserahkan ke pengelola yang baru sehingga dapat diketahui publik. Sebab, pada hakikatnya aset Akper tersebut milik rakyat Sumedang," katanya.
Jajang menyebutkan, alih kelola ini juga tetap harus mendatangkan manfaat bagi warga Sumedang. Karenanya, pemkab diminta untuk mencantumkan beberapa hal yang menguntungkan bagi Sumedang dalam dokumen perjanjian kerjasama antara Pemkab  Sumedang dan UPI nanti.
DPRD Pilih Dikelola PTS
Sebelumnya, DPRD Sumedang tidak menyetujui Pemda Sumedang menyerahkan pengelolaan Akper kepada UPI. Pasalnya, para anggota dewan ini meragukan keuntungan maksimal yang bakal didapat pemerintah Sumedang dengan alihkelola Akper tersebut.
DPRD menilai masih ada opsi lain dalam alihkelola ini, yaitu diserahkan kepada Kementerian Kesehatan atau dikelola Yayasan. DPRD menilai akan lebih baik dikelola Perguruan Tinggi di Sumedang. Perguruan tinggi ini berstatus swasta dan milik yayasan. Kelembagaannya sudah memenuhi syarat untuk menjadi pengelola baru Akper.
"Saya memilih dikelola yayasan yang menyelenggarakan perguruan tinggu. Lokasinya di Sumedang dan menjadi lembaga pendidikan yang kini banyak menyerap siswa dari Sumedang maupun luar Sumedang," kata anggota Komisi C, Nurdin Zaen.
Nurdin mengungkapkan, ketika menerima draft perjanjian kerjasama dari tim alih kelola, DPRD menolak untuk mengkajinya. Alasannya, DPRD belum menyetujui siapa pengelola baru UPI. Dan DPRD juga meminta penjelasan atas draft nota kesepahaman soal alih kelola tersebut karena dua dokumen ini diberikan pemkab atau tim alih kelola tanpa ada persetujuan dari DPRD.
"Dua dokumen ini diberikan terpisah, sepertinya tim pun masih ragu dengan hasil kajiannya," ungkap Nurdin.
Menurut Anggota DPRD, Edi Askhari, pertimbangan pengalihan aset pemkab ke yayasan yang berlokasi di Sumedang justru tidak akan terlalu membuat kehilangan bagi pemkab. Yayasan ini juga mudah dipantau oleh pemkab karena berada di Sumedang sehingga soal prioritas siswa miskin dan berprestasi akan terealisasi.
Edi mengatakan, pengalihan aset harus atas persetujuan DPRD. Karenanya, DPRD harus memastikan bahwa pengalihan aset ini akan mendatangkan manfaat lain bagi Sumedang. "Intinya, harus ada kompensasi yang jelas dan terjamin bagi Sumedang," katanya.
Proses alihkelola ini, kata Edi, kini sudah masuk dalam tahapan persiapan perjanjian kerjasama antara Pemkab Sumedang dengan UPI. Namun secara substansial dan redaksional, draft ini dinilai banyak kekurangannya.
"Draft perjanjian kerjasama tidak menyantumkan hasil kesepakatan dengan DPRD dan dibuat kurang jelas mengenai manfaat bagi Sumedang. Draft ini juga ditulis sangat normatif dan tidak detail sehingga sebagian besar hasil copy paste saja," katanya lagi.
Bupati Dinilai Jalan Sendiri
DPRD pun menilai, Bupati memutuskan pengelola baru Akper kepada UPI tanpa menggali dan mengkaji terlebih dahuli. "Bupati begitu saja menyerahkan Akper, padahal Akper menjadi salah satu kebanggan Kabupaten Sumedang. Kalau begini, saya kira bupati jalan sendiri dengan langsung saja memutuskan alihkelola ini tanpa menggali opsi lain," kata Anggota Komisi A, Atang Setiawan.
Dalam alihkelola Akper ini, sebetulnya ada opsi lain yang bisa dipilih pemkab, yaitu Kemenkes dan Perguruan Tinggi Swasta dibawah naungan Yayasan. Jadi, dialihkannya Akper ke Kemenristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bukanlah jalan dan pilihan satu-satunya. Sedangkan pilihan lainnya adalah menutup Akper.
"Namun kenapa harus digiring kepada satu pengelola saja, bukankah masih ada pilihan lain? Dan kenapa tidak ada upaya untuk mempertahankan Akper oleh Dinas Kesehatan. Dan yang sangat disayangkan adalah berpindahnya aset daerah kepada lembaga lain." kata Jajang.
Karena itu, DPRD akan memanggil bupati dan timnya terkait alih kelola Akper ini. Sebab, rencana alihkelola ini dikhawatirkan tak akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat Sumedang, misalnya jatah kuota siswa miskin dan keringanan biaya bagi siswa berprestasi dan miskin.
Asisten Pemerintahan, Agus Sukandar membantah jika dipilihnya UPI sebagai pengelola baru Akper tanpa kajian. Justru kajian itulah yang menjadi tugasnya tim ini. "Kami dibentuk menjadi tim alihkelola Akper dan diberi tugas untuk mengkaji soal alihkelola ini," kata Agus.
Agus menuturkan, hasil kajian yang dilakukan tim menyatakan UPI adalah lembaga yang terbaik sebagai pengelola baru Akper. “Dalam alihkelola Akper ini kita yidak bicara dulu soal untung ruginya. Tapi kita mentaati amanat dan tuntutan undang-undang,” tuturnya.
Namun begitu, tentu kita juga berhitung. Dikti sudah memutuskan, yang paling ideal itu adalah Unpad atau UPI. Ada satu klausul yang menyatakan, alihkelola itu dilakukan kepada perguruan tinggi negeri yang satu wilayah atau berbatasan. Kebetulan kan Unpad dengan UPI satu wilayah.
Untuk UPI, terang Agus, yang paling menguntungkan buat kita adalah prodi lain ada di Sumedang. Kemudian tenaga kerja PNS dan non PNS-nya diterima di UPI dan penggajian pegawainya pun, secara bertahap akan diambilalih juga oleh UPI. Kalau perguruan tinggi lain hanya PNS-nya saja. Nanti untuk penerimaan mahasiswanya akan ada jalur tersendiri untuk memberikan prioritas bagi warga Sumedang, termasuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Jadi untung rugi tidak terlalu berlaku disini. Intinya, kita memenuhi amanat undang-undang tapi dengan memperhitungkan kelangsungan proses belajar mahasiswa yang saat ini sedang berjalan. Yang penting, mahasiswa akan tetap berada di perguruan tinggi negeri,” pungkas Agus.**[Hendra]


Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar