Kades dan Lurah Kudu Paham UU Pemilukada Serentak

Kota, Korsum
Guna mensosialisasikan regulasi serta aturan lainnya mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para Kades, Sekdes, Lurah dan Seklur se-kabupaten Sumedang, termasuk tugas dan tanggungjawabnya selaku aparatur pemerintah pada penyelenggaraan Pemilukada yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang.
Sebagaimana dikatakan Kepala Kantor Kesbangpol Sumedang, Rohayah Atang, tahun 2018 mendatang adalah tahun pelaksanaan Pemilukada serentak Bupati dan Wakil Bupati Sumedang serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang tahapannya akan dimulai sejakpada Juli 2017 nanti. “Kita juga telah melakukan berbagai persiapan sesuai dengan tupoksi masing-masing,” jelasnya.
Rohayah berharap, pelaksanaan sosialisasi tentang Undang-undang Pemilukada dapat menyadarkan masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya, sekaligus meminimalisir gesekan antar pendukung yang mungkin terjadi selama proses Pemilukada di Kabupaten Sumedang.
“Akibat kurangnya pemahaman, masyarakat menjadi kurang respek sehingga banyak yang tidak mengambil hak pilihnya. Sering kali pula terjadi gesekan antar pendukung calon, bahkan adanya indikasi ketidaknetralan para pejabat aparatur pemerintah. Makanya, sosialisasi Pemilukada ini dipandang perlu untuk menyikapi semua permasalahan tersebut,” ujarnya.
Rohayah menyebutkan, berdasarkan Pasal 133A UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemerintahan Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Sebab, kesuksesan pemilu/pilkada dilihat juga dari tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan legitimasi hasil pemilu/pilkada.
Bentuk partisipasi masyarakat yang minimal adalah memberikan suaranya di bilik suara dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu/pilkada, pendidikan politik bagi pemilih, survey & jejak pendapat tentang pemilu, penghitungan cepat hasil pemilu, pemantauan pemilu, dan citizen jurnalism (jurnalistik warga).
“Untuk kelancaran pelaksanaan tugas wewenang dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.
Adapun pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN melalui belanja tidak langsung, yakni hibah kepada penyelenggara (KPU & Panwas) serta belanja langsung, yakni program kegiatan SKPD dan fasilitasi untuk penyelenggara tidak dlm bentuk kucuran dana.
Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah, ungkap Rohayah, saat ini di Kabupaten Sumedang telah dibentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sumedang Nomor 213/KEP.69-KESBANGPOL/2017 tanggal 1 Februari 2017.
Tim ini mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan perkembangan politik di Kabupaten Sumedang yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD, pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota serta melakukan pemantauan situasi politik lainnya antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, disharmonisasi antara Kepala Daerah dengan DPRD, dan unjuk rasa.
Sementara itu Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan, meminta seluruh peserta yang hadir menyimak dengan sungguh-sungguh seluruh paparan materi yang diberikan para Narasumber dan menyampaikan kembali kepada masyarakat umum untuk meminimalisir ekses yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan Pemilukada nanti.
“Saya tidak ingin ada contoh yang tidak bagus, misalnya kerusuhan dalam penyelenggaraan Pemilukada, seperti kejadian di tempat lain. Saya percaya, di Sumedang tidak ada sejarah yang aneh-aneh,” ucapnya.
Pemilukada tahun 2018 nanti pastinya akan rame karena dilakukan serentak dan sekaligus pemilihan Gubernur juga. “Saya minta kepada seluruh masyarakat untuk tetap enjoy, tak perlu panas. Kades juga diharapkan tetap fokus untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya. Dan saya minta kepada seluruh Kades, Lurah dan jajaran aparatur untuk turut mensukseskan Pemilukada yang akan datang,” tandasnya.
Sebanyak 554 orang peserta terdiri dari para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Lurah dan Sekretaris Lurah dari 26 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang, mengikuti sosialisasi mengenai Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang diprakarsai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sumedang, bertempat di Aula Tampomas IPP. Sosialisasi dibagi dalam dua gelombang yang dimulai pada Senin, (27/2) dan Selasa (28/2) yang masing-masing diikuti 13 kecamatan.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar