Kepala Desa Dituntut Tingkatkan Manjemen Pemerintahan Desa

Kota, Korsum
Dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa, para Kepala Desa dituntut harus lebih maksimal lagi melayani masyarakat melalui kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada, kebijakan pengelolaan keuangan dan aset desa secara transparan, serta kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, H. Teddy Mulyono mengatakan, sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di desa.
Menurutnya, mewujudkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan desa yang demokratis, tertib, profesional, akuntabel serta kualitas kelembagaan desa dalam pembangunan secara partisipatif dan terintegrasi.
“Sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang maju, mandiri, unggul dan berdaya saing dalam mengembangkan potensi wilayah,” ujar Teddy dalam Rapat Kerja (Raker) dengan para Kepala Desa se-Kabupaten Sumedang, Rabu ( 15/3) di Gedung Negara.
Sumber dana untuk membangun desa, kata Teddy, bisa dilakukan dengan gotong royong masyarakat, PAD Desa, kerjasama desa, APBD Kabupaten (ADD), APBD Provinsi (Sapras, TPAPD), APBN (Dana Desa), dan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sumedang.
Teddy menyebutkan, sesuai dengan Permendagri No. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa), yaitu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal dan dilaksanakan pada jam kantor serta di luar jam kantor.
“Norma Standar Prosedur dan Kriteria SPM Desa (NSPK) adalah ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk aturan atau penyelenggaraan urusan desa,” sebutnya.
SPM, ungkapnya, untuk mendekatkan, mempermudah, keterbukaan, dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat agar mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya, dan sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Dan SPM Desa ini meliputi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan pengaduan masyarakat.
Sementara itu, lanjutnya, Kades selaku penanggung jawab penyelenggaraan SPM Desa memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan SPM Desa, menyiapkan rencana anggaran dan biaya, serta mempertanggungjawabkan kinerja dalam penyelenggaraan SPM Desa kepada Bupati melalui Camat.
Adapun peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPM Desa, yaitu  memberikan informasi data yang diperlukan oleh penyelenggara SPM desa dan memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan SPM desa.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang, Jajang Heryana menyambut baik adanya penyeragaman tata pengelolaan keuangan desa dan adanya pengawalan dari Inspektorat untuk mencegah terjadi tindakan penyalahgunaan anggaran desa.
Tak hanya itu, Dinas Pemerintahan Desa juga akan turut membuat panduan tentang rencana tata laksana pemerintahan desa yang aman dan kondusif sehingga seluruh desa di Sumedang akan maju dan lebih baik. Namun demikian, masih ada beberapa kendala yang harus segera dibenahi oleh pemerintah, khususnya dalam segi pencairan anggaran.
"Dari sisi anggaran, salah satunya memang ada keterlambatan dalam pencairan dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Itu terjadi, karena memang belum satu suara dari para kepala desa mengenai perencanaan penganggaran dan penetapan anggaran pendapatan desa," ujarnya.
Oleh sebab itu, Jajang berharap adanya perubahan positif pasca dilaksanakannya kegiatan. "Mudah-mudahan dalam kegiatan ini ada solusi terbaik untuk semuanya
hingga ada perencanaan penganggaran yang tepat sasaran. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," sebutnya.
Sementara itu, Bupati Eka Setiawan menjelaskan, suksesnya proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak akan terlepas dari dukungan penuh aparatur pemerintahan, termasuk Kepala Desa selaku ujung tombak pembangunan.

“Tugas-tugas dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan semakin hari semakin berat, tuntutan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan semakin meningkat. Karena itu, kita sebagai aparatur pemerintahan harus mempunyai ilmu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka” ujarnya.
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar