Korban Perda, Poktan OTD Bangkrut

Darmaraja, Korsum
Larangan Kolam Jaring Apung (KJA) dalam Perda No 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang, sedikitnya dua kelompok tani ikan (Poktan) OTD Jatigede di Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja terpaksa harus gulung jaring. OTD itu meradang akibat bangkrut hingga menderita kerugian korban kebijakan.  
“Awalnya, dari dua Poktan terdapat 48 jaring tancap. Namun jumlahnya terus berkurang hingga menyisakan 7 jaring tancap yang masih ada di Waduk Jatigede. Alasan masih bertahan ke-7 jaring itu, ikan masih kecil tak lalu dijual. Namun setelah ikan besar dan laku dijual, maka ke-7 jaring itu akan digulung juga,” ujar Ketua Poktan Sri Mukti Momo di Dusun Munjul Desa Sukamenak, Minggu (26/3).
Kelompok ini terdapat 30 orang anggota. Namun, usaha budidaya ikan di Jatigede bangkut karena dipaksa harus menghentikan aktiviatasnya. OTD ini kata Momo, patuh terhadap larangan Pemkab meski harus merugi rata-rata Rp 30 juta perkelompak. Modal beli jaring Rp 30 juta itu hasil kukumpul sisa uang Kerohiman.
“Kami minta Pemkab Sumedang mengkajii kembali Perda no 2 soal larangan budidaya ikan jaring tancap. Perda itu dinilai tak berpihak kepada rakyat OTD.  Kami minta perlindungan budidaya ikan jaring tancap, tapi kami juga setuju larangan terhadap jaring apung,” sebutnya.
Senada diutarakan ketua Poktan Sri Wangi Karda Diharja masih di tempat yang sama. Kata dia, kelompoknya memiliki 25 anggota. Namun nasibnya sama dengan Poktan Sri Mukti yakni bangkut karena dipaksa harus gulung jaring.
“Dulu, sungai Cimanuk mengairi sawah. Namun kini sawah itu hilang digenang Jatigede.  Berharap besar  alih profesi dengan budidaya ikan  jaring tancap di Waduk Jatigede, tapi belakang dilarang. Saat ini, rawan pangan melanda OTD bahkan diancam kelaparan karena hilangnya matapencaharian,” katanya.
Perda ‘Sayong’
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Ade Guntara Ardi menyebut, Perda No2 tahun 2010 itu sayong, karena Pemda Sumedang tak punya hak dan wewenang mengatur Jatigede.
“Siapa yang punya otoritas Jatigede?. Tapi saat ini terjadi campur aduk sehingga Pemda Sumedang keluar Perda no 2 tentang RTRW.  Memangnya Jatigede itu punya Pemda Sumedang hingga keluarkan Perda itu,” tandas Ade di ruang kerjanya, Selasa (28/3).
Sampai saat ini belum ada pengaturan tata ruang dan Planing Jatigede. Sepakat lanjutnya, dilarang untuk jaring apung, tapi OTD Jatigede tak mungkin punya jaring apung karena modalnya cukup besar terkecuali ada yang bermain. “Saya mengajukan 4 konsep dasar karena dari Mentri Perikanan tidak melarangan,” ujarnya.
Memang Jatigede untuk pariwisata, namun ada peluangan untuk ekonomi kerakyatan berbasis perikanan berwawasan lingkungan.  Diyakini karena sudah dipelari bahwa konsep itu tidak akan jatigede menjadi kumuh sehingga menjadi pariwisata dengan wawasan lingkungan yang nyaman
Dulu, sebelum direndam ada konsep usulan bahwa hanya 1% luasan Jatigede diberikan  kepada OTD yang telah berkorban untuk negara. Sebab, sebagai pemerintah harus punya hati karena sepantasnya bila ada air tentu ada ikan sehingga harus ada konsep pemanfaatan dengan segala aturannya.

Namun konsep itu  tidak ada dukungan dari pemangku kebijakan sehingga konsep itu hilang sendiri. “Akhirnya semua melihat fakta, sehingga akan meninjau kembali Perda larangan jaring tancap. Justru pemerintah harus mengatur jaring tancap dan melarang jaring apung. karena jaring tancap itu tidak akan mencemari Jatigede,” pungkasnya.**[yf saefudin]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar