Tenaga Kerja Asing Bebas Pengawasan

Kota, Korsum
Semenjak adanya mega proyek Jatigede dan Tol Cisumdawu, Sumedang dibanjiri para tenaga asing asal Tiongkok. Namun keberadaan tenaga asing itu seolah lepas bebas tanpa ada pengawasan sehingga muncul beberapa indikasi patut dicurigai.  Dari mulai dokumen kerja, perselingkuhan (Kumpul Kebo) hingga Narkoba.
Seperti diungkap warga Ciherang yang tidak disebut namanya, tapi dia salah satu karyawan proyek Tol Cisundawu yang bertugas di kantor MMC Dusun Ciawilarangan Desa Ciherang Sumedang Utara. Kata dia, MMC merupakan kantor sekaligus Mes para tenaga asing  yang berkerja di proyek Tol Cisundawu.
Namun, meski bekerja di kantor MMC, tapi dia tidak tahu jumlah tenaga asing yang ada di MMC. Sehingga mencurigai ada kongkaling antara  jumlah tenaga asing yang dilaporkan kepada pihak terkait dengan jumlah tenaga asing  yang ada di MMC.
“Seharusnya Pol PP lakukan pemeriksaan terutama di malam hari. Sebab dicurigai para tenaga asing itu bawa perempuan ke Mes berbuat mesum. Bahkan ada tenaga lokal di Mes kumpul kebo hingga hamil.  Ngakunya suami istri, padahal bukan suami istri,  “ungkapnya di MMC, Rabu (22/3).
Mungkin takut terbongkar lanjutnya, warga Ciherang yang dijadikan Humas di MMC, tidak pernah difungsi ke-Humasannya sehingga tidak tahu apa-apa soal dokumen yang ada MMC. Malah justru dia dijadikan Helder  yang tugasnya hanya buka tutup pintu gerbang kantor dan mes MMC.
Data Simpang Siur
Data yang berhasil dihimpun koran ini di lapangan, Rabu (22/3), ternyata jumlah tenaga asing yang ada diproyek Tol itu simpang-siur. Disnaker sebut ada 28 orang, tapi keterangan di MMC ada 30 orang. Bahkan Desa Ciherang menyatakan ada 15 orang, sementara keterangan Kades Pamulihan hanya 4 orang.
Kasi Pem Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan Mary Haryati diruang kerjanya, Rabu (22/3) menyebutkan, tahun ini ada 15 orang tenaga kerja asing yang didaftarkan ke desa oleh PBD, semunya tinggal  MMC. “Malah pihak kecamatan mempertanyakan jumlah tenaga asing yang menurutnya ada sekitar 30 orang. Tapi kami dapat laporan hanya 15 orang saja,” ujarnya.
Kades Pamulihan Kecamatan Pamulihan Sutia saat dihubungi via Hp-nya menyebutkan, berdasarkan laporan tahun lalu, tenaga asing asal Tiongkok yang laporkan ke desa ada 20 orang, tapi berkerja di Siang Hai. Namun yang ada di MMC Pamulihan hanya  4 orang saja.
Berbeda menurut Ika bagian HDR MMC di kantornya, Kamis (23/3) menyebutkan, jumlah tenaga asing asal Tiongkok di MMC ada 30 orang. Tapi kata dia, MMC  terbagi dua yakni MMC Ciherang ada 15 orang dan MMC Pamulihan 15 orang. Tenaga asing itu tinggal di Pamulihan karena lebih dekat dengan proyeknya.
Ditanya soal data berlainan dengan jumlah di Disnaker ada 28 tapi di MMC  30 orang?. Ika mengatakan, 2 orang lagi belum turun ke Sumedang masih di Jakarta sehingga belum dilaporkan. “Tenaga kerja lokal yang ada MMC 43 orang, kebanyakan warga Jakarta, warga Sumedang sedikit,” ujarnya.
Ditempat terpisah, Disnaker Sumedang mengklaim semua dokumen keimigrasian tenaga asing terlapor karena di Sumedang sudah punya tim Pora (Penanganan Orang Asing). Namun yang mengeluarkan ijin kerja tenaga asing langsung Kementrian Tenaga Kerja.
“Sampai saat ini belum mendapat laporan tenaga asing bermasalah (Ilegal).  Tapi jika ada laporan hal itu, maka segera laporkan.  Kita akan tindaklanjuti ke tim Pora dan kordinasi ke bagian Imigrasian untuk lakukan tindakan. Sehingga para tenaga asing itu diwajibkan lapor,” tandas Kadisnaker Didik Sodikin diruang kerjanya, Rabu (22).
Di Sumedang sebutnya lagi, terdapat sekitar 328 orang tenaga asing. Terbanyak di Sino Hidro Waduk Jatigede sekitar 140 orang,  di MMC sekitar 28 orang dan di Siang Hai Pamulihan sekitar 17 orang.
Dikatakan, Disnaker Sumedang tidak punya kewenangan memeriksa dokumen atau melakukan pengawasan, apalagi tindakan terhadap tenaga kerja asing yang diduga bermasalah.  Kewenangan pihak provinsi, meskipun mereka bekerja di Sumedang.
Menurut Kabag Hukum Pemda Sumedang Ujang Sutisna di ruang kerjanya, Rabu (22/3) mengatakan, Ijin tenaga asing bekerja di Sumedang yang bukan lintas provinsi, maka ijinnya dari BPMPT  berkerjasama dengan Disnaker sebagai pengendalian dan pengawasannya.

 “Jika ada tenaga asing ilegal, maka tinggal melaporkan melalui tim Pora sehingga dari pihak Kementrian Kemhumkam akan lakukan ditindakan,” ujarnya.**[yf saefudin]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar