Enam Bulan Sebelum Penetapan Pasangan Calon Calon Kepala Daerah Petahana Dilarang Rotasi Pejabat

Kota, Korsum
Berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.
Hal tersebut dikatakan Penanggungjawab Divis Hukum dan Teknis KPU Sumedang, Hersa Santosa, Rabu (29/3) usai peresmian Rumah Pintar Pemilu di Kator KPU Sumedang.
"Aturan ini juga berlaku untuk Sumedang. Kalau Bupati akan maju lagi dalam Pilkada nanti, harus mentaati aturan itu,” katanya.
Bukan hanya itu saja, lanjut Hersa, pada ayat (3) pun disebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU.
“Jika aturan ini dilanggar, maka sanksinya sudah jelas, yaitu dibatalkan sebagai calon bupati oleh KPU," tandasnya.
Dikatakan Hersa, sesuai agenda tahapan pemilihan kepala daerah serentak, termasuk Kabupaten Sumedang, penetapan pasangan calon akan dilakukan Januari 2018. Itu artinya enam bulan sebelum penetapan pasangan calon itu jatuh di sekitar bulan Juli 2017.
“Jadi kalau pak Eka mau mencalonkan sebagai calon bupati, maka mulai bulan Juli nanti sudah tidak boleh lagi melakukan penggantian pejabat atau menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Bupati pun dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana tertuang dalam ayat (1)," katanya.
Namun begitu, menurut Hersa, bisa saja bupati melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai paslon oleh KPU asal mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Aturan ini ada dalam ayat (2) pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016," pungkasnya.
Pertengahan tahun ini, bakal ada beberapa pejabat yang akan masuk masa pensiun. Sehingga jika Bupati Eka Setiawan maju sebagai calon bupati dipastikan beberapa posisi jabatan akan dikosongkan dan hanya diisi oleh pelaksana tugas saja. Dikawatirkan, banyaknya pejabat yang akan pensiun di tahun 2017 dan 2018 ini akan di manfaatkan untuk kepentingan politik, pasalnya, hal tersebut adalah makanan empuk dan sangat strategis untuk menjalin komitmen demi kepentingan politik. Bahkan isunya, bupati akan melakukan lagi rotasi pejabat pada bulan Juni nanti.
 “Banyaknya pejabat yang pensiun tidak akan banyak berdampak terhadap pelayanan masyarakat, tetapi yang harus diwaspadai oleh berbagai elemen masyarakat adalah penempatan untuk pejabat yang baru. Sebab, akan sangat kental dengan kepentingan politik,” ungkap Pemerhati Kebijakan Pemerintah, Nandang Suherman, Jumat (24/3) melaui telepon genggamnya.
Selama ini, kata Nandang, bukan rahasia lagi penempatan jabatan di Kabupaten Sumedang selalu kental dengan kepentingan politik pihak pihak tertentu. “Maka saya mengajak kesemua elemen, baik itu LSM, tokoh masyarakat, dan masyarakt umum untuk mengawasi sistem rekrutmen yang akan dilakukan dalam pengisian pos yang ditinggalkan pejabat yang pensiun tersebut. Rekrutmen pejabat sekarang kan sudah diatur oleh UU ASN, jadi perekrutan jabatan tersebut harus mengacu kepada UU ASN sehingga pengisian jabatan tidak di tunggangi kepentingan politik,” jelasnya.
Bila rekrutmennya berjalan fair sesuai aturan, tentunya akan ada pejabat baru yang visioner, punya terobosan, dan gebrakan yang membawa Kabupaten Sumedang lebih baik dan maju dari berbagai aspek. “Terutama pembangunan yang merata dan peningkatan perekonomian masyarakat yang lebih memihak kepada pelaku ekonomi kecil di Kabupaten Sumedang,” tandasnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Endi Ruslan membenarkan, tahun 2017 dan tahun 2018 memang banyak pejabat esselon II yang memasuki masa pensiun, tapi tidak akan mempengaruhi kinerja roda pemerintahan.

“Tahun 2017 pejabat esselon II yang akan pensiun (2 orang), dan esselon III (3 orang). Total PNS yang akan pensiun tahun ini sebanyak 60 orang yang didominasi oleh nonstuktural. Sedangkan tahun 2018 pejabat eselon II yang akan pensiun sebanyak 5 orang,” ujarnya, Jumat (24/3) di ruang kerjanya.
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar