Langkah Awal Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Kota, Korsum
Sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 356/4429/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017, pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan Rapat Koordinasi Awal Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappppeda), H. Sanusi Mawi mengatakan, dalam rapat di Provinsi Jawa Barat dengan seluruh Kepala Bappppeda Se-Jawa Barat beberapa waktu lalu menyatakan strategi nasional (stranas) PPK dijadikan acuan strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerinahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi.
Menurut Sanusi, Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ini diberlakukan kepada seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. “Untuk mekanisme pelaporan Aksi PPK ini, akan dilakukan melalui website Portal Kantor Staf Presiden https://serambi.ksp.go.id, setelah sebelumnya data diverifikasi terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten,” jelas Sanusi.
Inspektur Kabupaten Sumedang, H. Subagio membenarkan, rencana program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 sebagai bahan dasar laporan dari masing-masing SKPD yang dinventarisir. Dan nantinya data tersebut diverifikasi mulai dari proses penyampaian permasalahan, rekomendasi, rencana aksi, penanggung jawab, ukuran keberhasilan serta capaian yang hendak diraih ditahun ini ataupun tahun selanjutnya.
Hal tersebut harus dilaksanakan mengingat program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi ini adalah bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan KPK. “Maka inspektorat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang selama ini yang harus dilaksanakan di masing-masing SKPD," ucapnya.
Sementara, Sekda Zaenal Alimin mengatakan, terkait dengan koordinasi, supervisi dan pencegahan, sangat penting untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, korupsi pada dasarnya terjadi karena pelanggaran dari sebuah ketentuan pola hidup, terutama yang berhubungan dengan barang (jasa) atau finansial (anggaran).
“Hal itu merupakan program KPK yang harus ditindaklanjuti dan perlu kecerdasan serta keberanian untuk mengkoreksi agar PAD Kabupaten Sumedang bisa meningkat signifikan," ujarnya.
Sekda menyebutkan, sesuai dengan arahan KPK, untuk sekretariat PPK ini berada di Bappppeda karena kegiatan Aksi PPK ini dimulai dari upaya untuk mengkoordinasikan supervisi proses musrenbang ke RKPD dan proses-proses lainnya yang selanjutnya melibatkan juga inspektorat.
Sementara dalam rapat kerja lanjutan Aksi PPK Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang dilaksanakan pada Jumat (24/3) di Aula Tajimalela Gedung Bappppeda Sumedang, ada empat poin dari Surat Edaran Mendagri yang masih diperdebatkan oleh para Kepala SKPD peserta raker.
Keempat poin tersebut, adalah Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu, Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.
“Kita masih akan membahas lebih lanjut lagi terutama untuk pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada PTSP karena ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan penerbitan izin dan non izin daerah,” jelas Kabid Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Bappppeda, Mulyani Toyibah yang juga selaku Kepala Sekretariat Aksi PPK.

Namun begitu, lanjut Mulyani, dalam raker ini telah membentuk kelompok kerja (pokja) yang akan membahas empat poin tadi. Pokja tersebut adalah Pokja Pengelolaan APBD (BPKAD,Bappppeda), Pokja Pengadaan Barang Jasa (Bagian Ekonomi, Inspektorat, ULP,LPSE), Pokja Perijinan/PTSP (DPMPTSP), Pokja Pajak dan Retribusi Daerah (Bappenda), Pokja Pengelolaan Informasi Publik (DKIPS), Pokja Permasalahan Lainnya (Inspektur), dan Pokja Sekretariat (Bidang Litbang Bappppeda).**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar