Sempat Ricuh, Akhirnya DPRD Setujui Juga Penyerahan Aset Akper

Kota, Korsum
Rapat Paripurna DPRD Sumedang soal persetujuan penyerahan aset Akademi Keperawatan (Akper) Sumedang berlangsung cukup alot hingga Ketua DPRD Sumedang Irwansyah Putra memutuskan skorsing atau menghentikan rapat selama 30 menit untuk melakukan lobi antar pimpinan DPRD serta Bupati Sumedang.
"Bagaimanapun juga, Raperda Penyerahan Tata Kelola Akper ini harus segera disahkan. Sebab, minggu keempat ini sudah injury time," ujar Ketua DPRD Sumedang, Irwansyah Putra, Kamis (24/3).
Permasalahan diawali saat anggota Komisi C Nurdin Zaen mempertanyakan lampiran raperda yang berisi rincian aset Akper senilai Rp 3,3 milyar yang hendak diserahkan. Karena dalam draf raperda yang diterima anggota dewan, lampiran dimaksud tersebut tidak ada.
“Sejak awal pembahasan, kami sudah minta rincian aset yang akan dialihkan ke UPI itu. Tapi hingga saat ini tidak ada. Kami tidak bermaksud menghambat, tapi jangan sampai DPRD menyetujui apa yang tidak diketahui," ujar Nurdin yang juga Ketua Bapperda DPRD Sumedang.
Sementara anggota Komisi A, Atang Setiawan menyoroti proses penyerahan aset Akper milik pemkab Sumedang yang ikut diserahkan itu harus mendapat persetujuan dari DPRD. Meskipun sudah batas akhir waktu, persetujuan penyerahan aset itu bisa dilakukan setelah membahas aset apa saja yang turut diserahkan kepada UPI.
"Kalau alih kelola dari aspek kependidikannya tidak masalah. Yang jadi persoalan sekarang adalah adanya aset milik daerah yang juga harus ikut dilepas," kata Atang.
Wakil Ketua Komisi D, H. Mulya Suryadi pun menyebutkan, perlu ada kejelasan terlebih dahulu terkait aset yang hendak diserahkan. Masalah status Akper menjadi di bawah perguruan tinggi negeri itu tidak masalah karena opsinya itu diserahkan Kemenristek ke perguruan tinggi negeri atau dibubarkan. “Tidak ada masalah dengan itu, meski sebetulnya tidak ada ketentuan harus ke PTN terdekat," ujarnya.
Namun Ketua Komisi A, Jajang Heryana menyatakan, ia baru saja mendapatkan lampiran raperda berisi rincian aset dimaksud. "Tapi saya belum melihat lengkap keseluruhannya, hanya dalam jumlah akhir itu tertera aset yang diserahkan senilai Rp 3,47 milyar, berbeda dengan nilai sebelumnya dalam pembahasan yaitu Rp 3,3 milyar," jelas Jajang.
Setelah melalui pembahasan dan perdebatan yang cukup alot, akhirnya Ketua DPRD Sumedang menegaskan, keputusan akan segera diambil karena waktu semakin memdesak. Dan semua sudah dibahas dalam rapat tadi yang diikuti oleh para ketua fraksi masing-masing.
“Secara kelembagaan kami siap bertanggungjawab dengan keputusan ini. Dan ijinkan saya menandatangani persetujuan penyerahan aset," tandas Irwansyah.
Pertimbangan diambilnya keputusan, menurut Irwansyah, karena pengalihan aset Akper dari pemerintah daerah ke pusat tidak perlu dilakukan apraisal (taksiran penilaian). Apalagi Pemkab mengklaim, jumlah yang diserahkan sudah sesuai dengan nilai di neraca Pemkab yang dialihkan pencatatannya menjadi neraca pemerintah pusat.
Bupati Sumedang, Eka Setiawan mengucapkan terima kasih atas persetujuan yang telah diberikan oleh DPRD Sumedang. “Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, penyerahan tata kelola Akper itu merupakan tuntutan undang-undang, dimana pengelolaan perguruan tinggi itu harus berada di bawah satu naungan Kemenristekdikti,” jelasnya.

Hanya saja, Bupati tidak menjelaskan perbedaan nilai awal aset yang semula dibahas sebesar Rp 3,3 miliar, tetapi dalam rincian yang diterima DPRD pada saat rapat paripurna itu berubah menjadi Rp 3,47 milyar.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar