Ekploitasi Batu Gunung Julang Akan Segera Ditertibkan

Cisitu, Korsum
Ekploitasi batu di Gunung Julang, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan parah. Selain itu, aktivitas tambang liar yang hanya dinikmati penguasa dari luar Sumedang itu dianggap merugikan warga setempat dan tidak memberikan kontribusi apa pun kepada pemerintah daerah.
Timbulnya aktivitas galian tersebut, ditengarai karena tidak adanya upaya dari PT. Sino Hidro untuk reklamasi gunung julang, dimana sebelumnya seperti diketahui bahwa penambangan itu dilakukan untuk menunjang pembangunan waduk Jatigede. Untuk menertibkan praktik tambang liar di kawasan tersebut, DPRD Sumedang melakukan sidak ke gunung bekas penyuplai batuan untuk proyek Waduk Jatigede.
Menurut Ketua Komisi D DPRD Sumedang, Dadang Rohmawan, pihaknya akan segera menertibkan praktik tambang liar yang banyak dikeluhkan masyarakat sekitar tersebut. “Siapapun orangnya, mau badan hukum ataupun perorangan kita akan tertibkan semuanya,” ujarnya, saat melakukan sidak ke lokasi tambang Selasa (23/5).
Sebelum melakukan penertiban, Lanjut Dadang, langkah awal yang akan ditempuh adalah menginventarisasi semua praktek dan pelaku tambang yang beroperasi. Sehingga nanti bisa mengambil langkah awal. “Selama ini kami (DPRD) memang belum memiliki data secara detail. Namun hanya mendapat masukan dari masyarakat,” tuturnya.
Keberadaan tambang Gunung Julang, kata dia, ke depan harus termanfaatkan dengan baik dan harus bisa dimanfaatkan bagi daerah dan masyarakat setempat. “Kalau dari segi manfaat, manfaatnya bagi siapa? Selama ini manfaat bagi warga belum terwujud harus ditertibkan semua,” sebutnya.
Selain itu, kata dia, walaupun kewenangan perizinan tambang ada di provinsi, tapi lokasi adanya ekploitasi tambang berada di wilayah Sumedang. Potensi kerusakan lingkungan akan menjadi tanggungjawab Pemkab Sumedang. Oleh karenanya, sesuai kewenangan, DPRD berhak memanggil pera pelaku usaha tambang yang sudah beroperasi serta akan meminta pertanggungjawaban SKPD terkait dari sisi aspek hukumnya.
Sebab, lanjut dia, terkait usaha pertamabagan harus menempuh kaidah-kaidah perizinan lingkungan baik itu amdal maupun UKL dan UPL. "Kalau amdal kan harus ada izin bupati. Melihat kondisi di lapangan semua ilegal karena tidak berizin. Kaitan dengan beroperasinya tambang, dari awal selama ini belum ada reklamasi," ucapnya. Padahal, kata dia, kondisi lingkungan semakin parah karena belum ada reklamasi.
"Nanti kami akan menelusuri siapa yang bertanggungjawab atas kewajiban reklamasi Gunung Julang. Setelah dapat inventarisasi kami pelajari dan akan lakukan pemanggilan terhadap mereka yang berkaitan dengan Gunung Julang tanpa pandang bulu,” katanya.
Dadang juga menegaskan, akan memanggil beberapa perusahaan pemecah batu (crusher). Pasalnya untuk bisa membuka perusahaan tersebut harus ada lahan untuk galian. “Pemilik crusher juga nanti kita akan panggil, soalnya perusahaan mereka ada yang sudah memiliki izin, tapi kan disini tambang batu belum ada yang berizin,” pungkasnya.
Ditempat terpisah, Kepala Desa Cisitu, Karja, mengatakan, pihak desa berharap agar pengelolaan Batu Gunung julang bisa diberikan kepada pemerintah desa, untuk itu upaya permohonan sudah dilakukan ke BBWS tapi hingga saat ini belum ada tanggapan. “Ya kita berharap agar pengelolaan gunung julang bisa dikelola oleh desa, untuk meningkatkan Penghasilan Asli Desa (PADes),” tuturnya, di Kantor Kecamatan Cisitu.

Karja menambahkan, dengan adanya aktivitas galian batu tersebut sekitar 13 hektar tanah milik warga terkena dampaknya, dan pihak desa sudah mengajukan ganti rugi atas kerusakan tersebut. “Ada sekitar 13 hektar tanah milik warga yang terkena dampak galian tersebut, dan kita sudah meminta untuk di bebaskan karena tanah tersebut sudah tidak produktif lagi,” pungkasnya.**[Acep Shandy]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar