Dishub Akui Terjadi Kebocoran Retribusi Parkir

Kota, Korsum
Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang mengakui adanya kebocoran dari penerimaan retribusi parkir. Kebocoran ini diakui juga tak bisa diperbaiki karena menyangkut hajat hidup para juru parkir yang merupakana warga Sumedang.
Sekretaris Dinas perhubungan, Widodo mengatakan, kebocoran terjadi karena setoran dari para juru parkir seringkali kurang atas target yang ditetapkan setiap hari atau setiap bulannya. Kami dari dinas tidak merasa malu atas kebocoran tersebut karena kami lebih mengutamakan kesejahteraan juru parkir," kata Widodo dalam rapat pembahasan KUA PPAS di Gedung DPRD, Kamis (20/7).
Menurut Widodo, kebocoran tesebut bisa diminimalisir dengan cara membuat formula peningkatan kesejahtetaan bagi para juru parkir. Pasalnya, selama ini juru parkir mengeluh dengan pendapatannya yang minim dan memilih tidak menyetorkan penghasilannya kepada petugas pemungut. “Jumlah kurang setor ini semakin lama semakin membumbung tinggi sehingga target pemasukan penghasilan retribusi parkir tak tercapai,” katanya.
Operasional pelaksanaan perparkiran tidak dibiayai APBD karena tak ada dananya. Hanya karcis parkir saja yang dicetak sendiri dengan pembebanan anggaran pada kesekretariatan. Jadi, penerimaan dari retribusi ini dianggap wajar jika tak memenuhi target.
"Target retribusi parkir ini sangat tinggi padahal tidak didukung APBD. Begitu pun pengujian kendaraan bermotor sudah lama tidak mendapatkan pembaruan alat uji. Jadi wajar saja ketika realisasi retribusinya juga minim karena kami terbatas untuk melakukan kegiatan ini,” ujar Widodo.
Sementara, Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Sumedang Atang Setiawan mengatakan, kebocoran tersebut sudah diketahui sejak beberapa tahun lalu. “Sayangnya, tidak ada penanganannya untuk masalah ini. Pemkab seharusnya segera memperbaikinya," kata Atang.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Ramdan Ruhendi Dedi mengatakan, upaya menghilangkan kebocoran tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan juru parkir adalah dengan memberlakukan parkir berlangganan. Penghasilan parkir berlangganan sebesar Rp 8 miliar masih akan bersisa banyak dan masuk ke kas daerah setelah dikurangi honor juru parkir dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan perparkiran.
"Parkir berlangganan akan jadi solusi untuk menekan kebocoran retribusi parkir karena pemasukannya bisa mencapai Rp 7 miliar,” kara Ramdan.
Retribusi parkir ditargetkan Rp 249 juta pada tahun 2017. Realisasinya hingga pertengahan tahun ini mencapai 50 persen. Namun di akhir tahun, pencapaian target retribusi parkir tidak mencapai 100 persen.
Di Sumedang terdapat se kitar 260 juru parkir yang bertugas di lahan parkir tepi jalan umum. Setiap lahan parkir atau juru parkir ditargetkan harus menyetor dari mulia Rp 5 ribu perhari sampai dengan Rp 20 ribu perhari. Sementara, dari 70 titik lahan parkir di Sumedang, sebagian besar masih kurang setor retribusi.
Ratusan juru parkir ini sempat diberikan bimbingan dalam menjalankan tugasnya, seperti misalnya memakai sepatu, pakaian petugas parkir, dan berpenampilan rapi. Selain rompi berwarna oranye, tidak semua petugas parkir diberi pakaian akibat tak ada dana.
Wakil Ketua DPRD Sumedang, Edi Askhari menyebutkan, Kepala SKPD disarankan mundur saja jika tak berhasil mencapai target pendapatan daerah. Apalagi jika pendapatan daerah yang dikelolanya mengalami kebocoran atau bahkan sama sekali tak diurus sehingga alih-alih mendatangkan pemasukan bagi daerah, tetapi malah mendatangkan masalah saja.
"Seharusnya kepala SKPD mundur saja jika target pendapatan daerah tidak tercapai," tandasnya.
Dan usulan tersebut malah disetujui Widodo sebagai sanksi yang ditetapkan bagi SKPD yang dibebankan pendapatan daerah. “Tapi bagaimana jika SKPD-nya bukan penghasil pajak dan retribusi, lalu apa sanksinya,” katanya.

Tetapi, anggota Komisi A DPRD,   Zulkipli M. Ridwan tidak setuju atas keprihatinan dan pemakluman dari Dishub ini. Menurutnya, sungguh tidak pantas bila seorang jajaran pimpinan SKPD berbicara seperti itu. "Tapi harus yakin dan optimis bisa mencapai target pendapatan. Sangat tidak pantas jika level pimpinan memaklumi kinerja lembaganya yang minim dukungan dana APBD," tukas Zulkipli.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar