Kembali, Tenaga Honorer Akan Lakukan Aksi

Kota, Korsum
Untuk kesekian kalinya, tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Honorer (FKTH) akan melakukan aksi damai. Dalam agendanya, mereka akan mempertanyakan kembali tuntutan para tenaga honorer kepada Pemkab yang sampai saat ini dianggap belum dipenuhi oleh pemangku kebijakan.
menurut ketua FKTH Kabupaten Sumedang, Nanang Supriatna, rencana aksi akan dilakukan dalam waktu dekat. “Kami akan mengirimkan surat terlebih dahulu terkait rencana aksi tersebut, dan yang jelas rekan-rekan tenaga honorer sudah sepakat akan melakukan aksi dalam beberapa hari lagi,” jelasnya, Jumat (21/7), di Aula SMPN 6 Sumedang.
Nanang Supriatna mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan aksi  ke beberapa titik tak lain hanya untuk menuntut keadilan dan legalitas hukum yang transparan untuk seluruh tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemkab Sumedang.
“Sebelumnya, pada 29/1/2016 lalu, kami sudah melakukan audensi dengan DPRD Sumedang  untuk mengkaji ulang dan mencabut SK Bupati Nomor 800/Kep.379. disdikbud/2015 tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Honorer Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang,” sebut Nanang.
Selanjutnya, Komisi A, Komisi C dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumedang sepakat bahwa besaran uang Insentif bagi para Tenaga Honorer tersebut, besarannya minimal sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Besaran Standar Harga yang diperuntukan bagi Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang selanjutnya besaran uang Insentif tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Honorer Non PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang hingga Status tenaga honorer menjadi prioritas apabila ada pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)," terangnya.
Alhamdulilah, lanjutnya,  pada waktu itu setelah perjuangan yang cukup menguras tenaga dan pikiran karena aksi dilakukan sesudah para honorer melaksanakan tugas kerja di SKPD nya masing-masing dan pada akhirnya permohonan dikabulkan dan pada 27 Desember 2016 lalu.
“Berlangsung audensi dengan DPRD Kabupaten Sumedang dan dilanjutkan pada tanggal 1 Pebruari 2017 Rapat kerja gabungan bersama Komisi A, Komisi C dan Banggar DPRD Kabupaten Sumedang yang juga dihadiri dari BPKA, Dinas Pendidikan, Inspektur, BKPSDM dan lima hari kemudian turunlah rekomendasi yang hasilnya, agar Saudara Bupati segera melegal formalkan keberadaan tenaga honorer yang sudah diverifikasi, jumlahnyapun harus sesuai dengan data yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang dalam bentuk Surat Keputusan Bupati,” terangnya.
Dan Tenaga honorer yang telah diverifikasi, sebut Nanang, sampai saat ini mendapat insentif yang besarannya jauh dari layak, maka dengan itu dimohon Saudara Bupati membuat kebijakan strategis yaitu dengan menaikan besaran insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ada.

Lebih jauh ia mengatakan, karena sampai dengan saat ini SK Bupati belum juga diterima oleh tenaga honorer, maka atas kesepakatan bersama berencana akan melakukan aksi masa beberapa hari kedepan dengan jumlah yang akan lebih banyak dibanding aksi sebelumnya.**[F.Arif]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar