KPU Dinilai Kurang Transparan

Kota, Korsum
Anggaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumedang untuk Pilbup dan Pilgup tahun 2018, direncanakan akan terima sekitar Rp 48,5 miliar. Atas rencana tersebut, KPU belum lama ini telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Bupati Sumedang Eka Setiawan di Gedung Negara, Selasa kemarin (18/7).
Namun disayangkan beberapa pihak, Ketua KPU yang baru ternyata berbeda dengan Ketua KPU yang lama soal rencana penggunaan anggaran itu. Ketua KPU yang baru ini dinilai kurang transparan dalam menjelaskan lebih spesifik soal anggaran negara yang nilainya mencapai miliaran rupiah itu.
“Seharusnya tak boleh ada perbedaan antara ketua yang baru dengan yang lama. KPU tetap harus bersikap transparansi, sehingga tak ada dusta diantara kita. Parameter penggunaan uang itu harus bisa dipahami dan dimengerti semua pihak, maka akan terhindar dari su’udzon,” kata Asep Surya, Ketua LSM Jayaraya, kepada koran ini, via Hp-nya, Rabu (19/7).
Bukan curiga ke KPU, lanjutnya, anggaran negara itu rawan dikorupsi bila lepas dari pengawasan, terlebih jika tak diawasi. Bahkan tidak diharapkan KPU terjebak masuk dalam pusaran indikasi korupsi yang nantinya akan berhadapan dengan aparat pemberantasan korupsi. Transparansi yang ditunjukan KPU, merupakan salah satu sikap kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.   
Sementara, Ketua KPUD Sumedang, Hersa Santosa, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/7), membantah jika dirinya disebut tidak transparan soal dana hibah itu. Kata dia, acara penandatanganan NPHD merupakan undangan Pemda sehingga merasa bukan acaranya KPU. Namun semua pihak termasuk media massa menyimak tujuan acara itu.
Kendati demikian, Hersa berjanji akan lebih transparan penggunaan anggaran yang akan diterimanya nanti. “Hitungan KPU, anggaran Pemda Rp 32 miliar ditambah provinsi Rp 16 miliar, maksimal untuk 8 pasangan calon.  Dengan jumlah angka itu, KPU tidak berani spekulasi mengurangi pasangan calon meskipun nanti ada 4 atau 5 pasangan calon, karena nanti tinggal kembalikan sisa uang,” jelasnya.
Sebab, lanjutnya, kalkulasi KPU pada Pilkada sebelumnya tetap di 8 pasangan calon yang terdiri dari parpol maksimal ada  4 pasangan karena ada parpol yang lebih dari 10 kursi DPRD. Sementara dari calon pasangan perseorangan dipastikan akan ada 4 pasangan calon. Sehingga berdasarkan hitungan KPU bahwa jumlah anggaran  itu untuk 8 calon pasangan yang akan maju di Pilkada 2018 nanti.
Namun jumlah anggaran itu, kata Hersa, tahun ini ada angka yang dikurangi yakni anggaran untuk bahan kampanye. Awalnya akan menyiapkan 100% tapi sekarang hanya sekitar 25%,. Tapi, meskpun 25% ketika dijumlahkan akan tetap menjadi 100%, karena KPU tidak menghitung anggaran untuk persatu calon pasangan, tapi dihitung semua ke-8 calon pasangan.
“Kemarin itu bukan tidak transparan, tapi kedepan kami akan selalu transparan mengenai keuangan karena aturannya harus trasparan, bahkan tidak hanya menyangkut soal anggaran, tapi termasuk kegiatan KPU sebagai realisasi anggaran itu,” tandasnya.
Dijelaskan lebih jauh oleh Sekretaris KPU Sumedang, Dedi Suparman, masih ditempat yang sama, bahwa penerimaan anggaran Pilkada tahun ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Dulu kata Dedi, setelah penandatangan NPHD langsung bisa mengajukan pencairan. Namun sekarang ada proses dan mekanisme yang berbeda.
“Sekarang ada proses lebih lanjut yang harus ditempuh KPU selaku penerima dana hibah, Sebelumnya KPU harus minta nomor registrasi ke BJPPR Menkeu di Jakarta. bahkan setelah turun nomor register itu turun, KPU juga harus mengajukan permohonan pembukaan rekening ke KPPN dengan melampirkan nomor register itu,” jelasnya.

Termasuk KPU harus mengajukan Revisi Dipa, karena dana hibah ini masuk menjadi ranah APBN salah satu bagian pengeluaran APBN. Setelah itu baru ke pencairan, sehingga prosesnya lama sekitar 2 minggu, itu pun jika kondisinya lancar.**[yf saefudin]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar