LPP APBDTahun 2016 Masih Banyak Catatan

Kota, Korsum
DPRD Kabupaten Sumedang menilai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2016 masih memiliki banyak catatan seputar aset yang perlu diperbaiki pengelolaannya.
Sesuai dengan rekomendasi BPK, pengelolaan aset yang harus diperbaiki menyangkut kecermatan dalam inventarisasi, pencatatan atau akuntansi barang daerah, penilaian aset, kapitalisasi aset dan penyusutan nilai aset serta legalisasi aset daerah.
"Pengelolaan aset perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah agar kedepannya aset daerah ini bisa lebih baik lagi," kata Ketua Badan Anggaran DPRD Sumedang, Atang Setiawan, Kamis (15/6), dalam Rapat Paripurna mengenai Laporan Banggar atas LPP APBD Tahun 2016.
Badan anggaran, kata Atang, telah memberikan catatan khusus kepada sekretariat daerah yang tugas pokok dan fungsinya sebagai manajemen aset atau pengelolaan barang daerah agar dapat menjalankan tugasnya secara baik, khususnya menyangkut pengadaan barang daerah, pendayagunaan aset daerah dan penghapusan barang daerah.
Hal tersebut, lanjutnya, sebagai upaya perbaikan yang simultan dengan kondisi neraca daerah terutama menyangkut legalitas barang atau aset daerah serta proses penghapusan barang daerah.
"Tujuan manajemen aset adalah agar jumlah aset lainnya yang masih terperhitungkan didalam neraca daerah dapat dihapus sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Atang.
Meski LHP-BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang, kata Atang, tapi LPP APBD Tahun 2016 ini memang masih memiliki permasalahan dalam pengelolaan aset. Opini WTP ini harus ditindaklanjuti dengan pembenahan aset.
Atang menyebutkan, Opini WTP dari BPK juga turut menghasilkan persetujuan dari DPRD Sumedang atas LPP APBD Tahun 2016, DPRD menyetujui LPP APBD 2016 menjadi Perda LPP APBD 2016.
Sementara, berkaitan dengan sejumlah dana yang terperhitungkan dalam LPP APBD Tahun 2016 yang bersumber dari hibah non APBD, khususnya dari pemerintah pusat dan provinsi, bupati harus memerintahkan seluruh SKPD penerima hibah untuk menyampaikan laporannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Misalnya, perhitungan terhadap beberapa aset tetap diantaranya berupa bangunan, alat mesin dan lain-lain dapat terperhitungkan dan menjadi bagian laporan keuangan daerah,” pungkas Atang Setiawan.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar