Minim SDM, PAD Sulit Naik

Kota, Korsum
Sumedang diakui sangat berpotensi, namun ironis PAD-nya sulit naik. Kendala dan hambatan dalam mendongkrak PAD karena belum menemukan jurus jitu untuk mengurai persoalannya. Salah satu faktornya masih minimnya Sumberdaya Manusia (SDM) yang Sumedang miliki.
Kepala Bappenda Sumedang, Ramdan ruhendi dedy, usai rapat evalusai dan diskusi dengan DPRD soal penerimaan pajak, Selasa (17/7) menyebut, Potensi penerimaan pajak Sumedang belum tergali seluruhnya, bahkan banyak hal yang menghambat dalam menerimaan pajak itu saat ini. Sehingga perlu jurus jitu dalam mendongkrak pendapatan pajak itu.
“Solusinya cerdas dan tegas. Sumedang yang punya potensi ini harus menjadi tujuan wisata, bahkan harus bisa mendatangkan konsumen sebagai wajib pajak. Tapi Sumedang harus bisa tegas jika menghadapi wajib pajak nakal. Namun hingga kini, Sumedang belum memiliki SDM seperti itu,” ujarnya.
Saat ini, penerimaan pajak sebagai PAD dari sektor lestoran, hotel dan tempat hiburan  belum maksimal, masih diangka sekitar 20%. Sehingga menurut Ramdan, untuk mendongkrak PAD itu, Sumedang harus menyiapkan Sumberdaya Manusia (SDM) salah satunya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Dengan PPNS itu, Sumedang bisa bertindak tegas terhadap para pengusaha nakal yang tak mau bayar pajak sesuai ketentuan, bahkan mungkin sampai dengan penutupan. Penerimaan pajak saat ini hanya sekitar Rp 124 miliar, tapi rencananya tahun 2018 nanti,  pajak daerah ini harus naik sekitar Rp 150 miliar.
“Saya optimis rencana kenaikan pajak itu bisa meningkat signifikan, asal ada dukungan sumber daya manusia yang diantaranya PPNS, petugas ukur dan tim aprisal. Namun hal itu, Sumedang perlu anggaran untuk menyekolahkan SDM sehingga diharapkan anggaran itu sudah dapat dialokasikan,” tandasnya.
 Saat ini, lanjutnya, utang PBB dari KPP ke Daerah  sekitar Rp 20 miliar, sedangkan utang wajib pajak yang belum tertagih sekitar Rp 30 miliar karena belum assessment. Padahal seharusnya,  wajib pajak  itu membayar sendiri utangnya dengan kesadaranya sendiri.
Sebelumnya dalam diskusi anggota DPRD  Zulkipli menyoal pajak galian C. Kata dia, berdasarkan hitungan, sektor pajak galian ini banyak yang hilang. Sebab, hitungan Pemda dalam pajak galian pasir itu  kubikasi bukan dihitung per truk.
“Hitungan Pemda dalam satu truk Col Desel ada sekitar 4 kubik. Ternyata dilapangan tiap truk itu ada 6 kubik sehingga Pemda kehilangan hitungan 2 kubik, maka jika dihitung setahun berapa kubik pasir yang hilang pajaknya,” ujarnya.

Dia juga sepakat dengan Kepala Bappenda untuk meningkatkan SDM, karena menurutnya untuk kepentingan kabupaten. Jangan sampai potensi pajak ini menjadi bancakan para oknum pengusaha pasir yang tidak bertanggungjawab.**[yf saefudin]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar