Pegawai Mengeluh RSU Harapan Keluarga Gaji Pegawai Dibawah UMR

Jatinangor, Korsum
Sejumlah karyawan di Rumah Sakit Umum (RSU) Harapan Keluarga yang berlokasi di Jalan Raya Bandung-Garut, tepatnya di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, mengeluhkan upah rendah yang diterimanya tiap bulan jauh dibawah Upah Minimum Regional (UMR) bahkan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sumedang.
Salah seorang perawat di rumah sakit tersebut yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, untuk karyawan tenaga medis seperti dirinya manajemen RSU Harapan Keluarga hanya mampu menggaji pegawainya Rp 1 juta per bulan. Besaran gaji yang diterimanya ini jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumedang tahun 2017 diatas Rp 2,4 juta/bulan.
"Betul, sejak berdiri empat tahun lalu, tenaga medis seperti kami ini hanya digaji Rp 1 juta/bulan dengan status karyawan kontrak. Saat perpanjangan kontrak pun tidak ada klausul kenaikan gaji. Kami sering mengeluhkan hal ini ke manajemen, tapi jawabannya hanya sebatas kemampuan perusahaan saat ini baru bisa menggaji sebesar itu," katanya, saat dikonfirmasi Korsum, Kamis (13/7).
Karyawan pun, kata dia, sempat mengeluhkan hal ini ke pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, namun sejauh ini belum ada tanggapan.Beberapa waktu yang lalu kami sudah mengadu ke dinas tapi belum ada tanggapan," tuturnya.
Senada, salah seorang tenaga kerja non medis di RSU tersebut mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya, seluruh tenaga kerja non medis seperti office boy dan cleaning service hanya digaji Rp 700 ribu/bulan, sudah dua tahun kerja di sini gaji tak naik-naik, masih Rp 700 ribu/bulan.
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumedang, Jarkasih, mengatakan, kewenangan pengawasan ketenagakerjaan saat ini telah diambil alih pihak provinsi melalui Bidang Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat.
Jadi, saat ini pihak kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal pengawasan ketenagakerjaan. Karena seperti diatur UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan untuk masalah upah diatur oleh provinsi dan merupakan kewenangan tim pengawas provinsi. Jadi bila ada keluhan terkait upah yang diterima tidak sesuai Upah minimum Kabupaten (UMK) bisa langsung melapor ke provinsi, katanya.

Ditemui di RSU Harapan Keluarga, salah seorang karyawan bagian HRD belum memberikan komentar dan meminta wartawan langsung menghubungi Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Harapan Keluarga dan menyarankan
lebih baik konfirmasinya langsung ke Pak Suryo, beliau wakil direktur di sini. Namun, ketika berusaha ditemui yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat. Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan dari pihak RSU Harapan Keluarga.**[Dady]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar