Penyertaan Modal PDAM Belum Capai 100%

Kota, Korsum
Ketua Dewan Pengawas PDAM yang juga Asisten Pembanguan Setda Sumedang, Dede Hermasah, mengakui, dana penyertaan modal PDAM untuk tahun ini (2017) masih belum terpenuhi 100%. Dana penyertaan modal PDAM berdasarkan Perda sekitar Rp 4,6 miliar, akan tetapi baru terealisasi hanya sekitar Rp 1,4 milar, sehingga Pemda masih punya tunggakan ke PDAM sekitar Rp 3,2 miliar.
“Meskipun masih nunggak Rp 3,2 miliar, kami sudah disepakati bahwa tahun ini akan ada bantuan program Air Minum MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)  yakni bantuan dana hibah dari pusat sekitar 1638 SL yang setara dengan dana sekitar Rp 4,2 miliar. Namun hibah itu diberikan setelah ajuannya selesai yang sekarang sudah berproses,” “kata Dede, di ruang kerjanya, Kamis (20/7).
Sesuai petunjuk teknis program MBR dipasal 36 dinyatakan jelas Dede, dana hibah itu diharapkan dikembalikan lagi ke PDAM untuk menyertaan modal, dimana Pemda Sumedang masih ada sisa tunggakan sekitar Rp 3,2 miliar. Dana hibah MBR itu untuk memenuhi kewajiban Pemda ke PDAM sehingga tidak membebani APBD.
“Penggantian itu Rp 3 juta per-SL, tapi sebelumnya PDAM akan diaudit BPKP. Berapa nanti yang memenuhi syarat sehingga penggantian itu sesuai dengan hasil audit. Memang penyertaan modal PDAM itu harus dari APBD sesuai Perda, tapi dana hibah itu tidak langsung masuk PDAM tapi ke Pemda yang dimasukan dalam APBD,” jelasnya.
Sampai saat ini, lanjutnya, PDAM Sumedang terus mengalami peningkatan dalam raiahan Saluran Langsung (SL), bahkan sudah mencapai 30 ribu SL karena ada penambahan SL baru dari beberapa kecamatan seperti Pamulihan, Cimanggung dan Cisitu.
Dede juga menampik jika sisa tunggakan penyertaan modal PDAM itu akibat Sumedang dilanda defisit termasuk dipengaruhi anggaran untuk Pilkada. “Alasan belum terpenuhi penyertaan modal PDAM itu akibat kapasitas viskal bukan karena APBD kita sedang defisit terlebih terganggu oleh anggaran untuk Pilkada. Namun yang namanya anggaran itu sangat dipengaruhi oleh pendapatan dimana APBD itu bermain dipendapatan dan belanja,” tuturnya.
Jika tidak mau deficit, kata dia lagi, maka sesuaikan saja dengan pendapatan. Artinya, alokasi anggaran disesuaikan dengan pendapatan yang pada prinsifnya, jika pendapatannya tidak bertambah, maka jangan menambah kegiatan.

“Misalnya, jika DAU-nya tidak naik, maka tidak ada kapasitas viskal untuk belanja. Namun manakala DAU-nya tidak naik, tapi belanjanya terus naik, maka akan defisit. Tapi defisit itu dipengaruhi oleh pendapatan nasional, karena APBD ini tergantung dari DAK dan DAU ditambah bagi hasil pusat dan daerah,” tuturnya.**[yf saefudin]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar