PP 18 Tahun 2017 Angin Segar Bagi Anggota DPRD

Kota, Korsum
Pada 2 Juni lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggantikan PP No. 24 Tahun 2004.
Setelah sekian lama tunjangan DPRD tidak pernah mengalami kenaikan, maka PP ini merupakan angin segar bagi pimpinan dan anggota DPRD karena tunjangannya akan bertambah. Beberapa tunjangan yang mengalami kenaikan, diantaranya tunjangan alat kelengkapan dan sistem penanggungjawaban biaya operasional, tunjangan fasilitas bagi anggota DPRD mulai dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Bahkan, pimpinan DPRD akan mendapat uang transportasi kendati tidak memakai kendaraan dinas.
Ada pula tunjangan komunikasi anggota DPRD yang dibagi menjadi tiga kategori. Kategori tinggi mendapat tunjangan komunikasi tujuh kali uang representasi, kategori sedang mendapat enam kali uang representasi, dan kategori rendah mendapat lima kali uang representasi.
Menurut Wakil Ketua DPRD Sumedang, Edi Askhari, kenaikan tunjangan DPRD akan dibahas mulai minggu depan. DPRD Sumedang akan segera membuat peraturan daerah (perda) tentang hak dan tunjangan anggota DPRD sebagai tindak lanjut dari PP No. 18 Tahun 2017 tersebut. Pembahasan perda ini akan dilakukan secepatnya agar kenaikan tunjangan ini bisa segera terealisasikan dan teranggarkan pada APBD Perubahan akhir tahun ini.
Edi mengungkapkan, penyusunan perda ini merupakan intruksi dari PP tersebut sebagai legislasi yang mengatur soal tunjangan anggota DPRD. Akan tetapi, besaran tunjangan belum dapat dipastikan jumlahnya mengingat harus ada dulu peraturan dari Kementerian Dalam Negeri terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atas PP itu. Meski demikian penyusunan perda akan segera dimulai minggu-minggu depan prosesnya.
"Kenaikan tunjangan ini akan mulai dibahas dengan membuat perdanya terlebih dahulu sebagai peraturan lebih lanjut PP tersebut karena memang pada awal Agustus nanti sudah dapat berlaku dan teranggarkan pada perubahan anggaran akhir tahun ini," kata Edi, Jumat (14/7), setelah melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait PP baru itu.
Dalam PP terbaru ini, tunjangan DPRD dibagi ke dalam tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah yang ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Edi menyebutkan, jika dilihat dari kemampuan keuangan daerah, maka tunjangan DPRD di Sumedang bisa dikategorikan tinggi.
"Besarannya nanti akan ada dalam permendagri yang dihitung berdasarkan kemampuan daerah sehingga nanti ada rumus tertentu. Maka dengan rumus-rumus tersebut, Sumedang masuk dalam kategori tinggi untuk tunjangan DPRD-nya," kata Edi.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Sumedang, Jajang Heryana menyebutkan, PP No. 18 tahun 2017 sudah tak perlu dikaji lagi. Intruksinya jelas, sehingga DPRD tak perlu lagi membuat semacam panitia atau tim pengkajian. DPRD hanya perlu membentuk perda agar amanat tersebut bisa segera direalisasikan pada Agustus 2017 ini.
"Kami mendapat arahan dari Kemendagri, PP tersebut memang sudah tak perlu dikaji lagi lebih dalam dan tidak perlu membuat tim panitia apapun karena intruksi dalam PP sudah jelas," kata Jajang.
Dikatakan Jajang, dalam arahan selanjutnya, Kemendagri juga menyebutkan, segera setelah perda tersebut tuntas, maka harus pula dibuat peraturan lainnya seperti peraturan bupati jika dibutuhkan agar penganggaran bisa dilakukan pada akhir tahun ini.
Selain itu, untuk memulai proses pembahasan perda tersebut, juga tak perlu masuk dalam program legislasi daerah, DPRD juga dipesankan agar nama perda sama dengan nama yang termuat dalam PP 18 Tahun 2017.
"Kemengdari justru mengintruksikan agar diproses segera ditingkat daerah dengan membuat perda dan perdanya juga harus segera berlaku," ujar Jajang.
Jajang menambahkan, kenaikan tunjangan ini harus pula dibarengi dengan peningkatan kinerja dari seluruh anggota yaitu selalu hadir tepat waktu, hadir dalam setiap agenda, dan bisa jadi datang lebih awal dan pulang lebih malam lagi.

Sementara, Sekretaris Dewan, Ahmad Kusnadi membenarkan, untuk saat ini DPRD sedang mempersiapkan untuk penyusunan perdanya terlebih dahulu. Namun begitu untuk menentukan jenis kategori dan besaran kenaikannya, pihaknya harus menunggu juklak dan juknis dari PP tersebut. “Dalam juklak juknis PP 18/2017 nanti akan ada rumus perhitungan tentang besaran kenaikan tunjangan tersebut. Saat ini juklak juknisnya belum turun, kita masih menunggu,” ujar Sekwan, Kamis (20/7), usai menghadiri pelantikan pejabat Pemkab Sumedang.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar